Home Lapsus Anggota DPD RI Prof Dr Sylviana Murni: Perlu Kesadaran Masyarakat Patuhi PPKM Darurat

Anggota DPD RI Prof Dr Sylviana Murni: Perlu Kesadaran Masyarakat Patuhi PPKM Darurat

oleh Marpi
Anggota DPD RI Prof Dr Sylviana Murni. (Foto: Marpi).

Anggota DPD RI Prof Dr Sylviana Murni. (Foto: Marpi).

FAKTUALid – Rem darurat pencegahan pandemi Covid-19 akhirnya ditarik juga. Presiden Joko Widodo tidak ingin bangsa Indonesia terpuruk semakin jauh dengan banyaknya korban meninggal akibat Covid-19. Oleh karenanya, rem darurat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ditarik dengan masa berlaku dalam rentang waktu dua pekan 3 – 20 Juli 2021.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari DKI Jakarta Prof Dr Sylviana Murni sebenarnya jauh hari sudah gamang melihat kondisi Ibukota khususnya, dan Indonesia umumnya yang semakin parah penularan Covid-19 dengan berbagai variannya. Dalam beberapa kesempatan mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta ini sudah menyuarakan bahwa perlu tindakan cepat dan terukur untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang semakin meluas.

Seperti apa pendapatnya tentang pemberlakuan PPKM Darurat yang berlangsung selama dua pekan ke depan, wartawan FAKTUALid Marpi Novelyan mewawancarai Sylviana Murni di Jakarta, kemarin. Berikuti petikannya yang ditulis dalam bentuk tanya jawab:

Pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sebelumnya masih tarik ulur. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?

Untuk pencegahan penularan Covid-19 yang lebih luas, perlu kesadaran semua pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta harus berkolaborasi menanggulangi Covid-19. Kita semua kan tahu Jakarta adalah Kota Kolaborasi dan itu bisa dilakukan dari berbagai sisi. Misalnya, pada Lebaran Idul Fitri kemarin pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi melakukan pencegahan. Dilarang mudik, ya jangan mudik dulu.

Kemudian pengusaha juga ikut berkolaborasi dengan cara membatasi kegiatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Seperti travel misalnya, jangan beroperasi dulu karena dengan membawa penumpang yang banyak akan mempermudah penularan. Pasalnya itu mengundang kerumunan orang banyak. Kalau tetap mau beroperasi ya, diatur jarak antarpenumpang sesuai protokol kesehatan.

Tapi yang kita lihat ‘kan tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri yang kurang. Mereka tahu risiko tertular dengan kondisi yang berdempetan di kendaraan umum misalnya, namun tetap memaksakan kehendak untuk pulang kampung.

Itu salah satu masalahnya. Masyarakat yang memaksakan diri untuk pulang kampung itu tidak ada niat untuk berkolaborasi, sehingga kasus Covid meningkat tajam. Kini penularan Covid-19 sudah masuk pada klaster keluarga. Sehingga tidak ada kata lain memang sudah harus ditarik rem PPKM Darurat.

Jadi, kini kita semua harus taat menjalankan 5 M terutama selama PPKM Darurat berlangsung. Semua kita harus berusaha menahan diri untuk tidak keluar rumah. Kalau tidak perlu benar tidak usah keluar rumah. Sementara pemerintah sendiri sudah mengimbau kepada karyawan perkantoran untuk bekerja dari rumah (WFH).

Selama pemberlakuan PPKM apa yang harus dilakukan warga masyarakat di rumah?

Untuk pencegahan kita harus menjaga kesehatan. Kalau siang ada matahari, ya berjemur pada pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Kalau pakai masker sekarang ini usahakan double. Tapi yang banyak terjadi ‘kan tidak mengindahkan anjuran memakai masker yang benar itu seperti apa. Banyak yang pakai masker di bawah hidung. Itu sama saja bohong, karena virus bisa keluar lewat pernafasan hidung yang terbuka.

Kemudian makan yang banyak dengan menu yang sehat, makan buah yang bervitamin baik untuk meningkatkan imun tubuh, sehingga dapat mencegah terpapar Covid-19.

Menarik rem darurat PPKM tentu ada risiko yang harus diambil. Apakah DKI siap? Lantas seperti apa penerapannya menurut Anda?

Itu betul. Menarik rem darurat PPKM tentu ada risiko yang harus ditempuh. Tapi ini bukan persoalan siap dan tidak siap. Tapi bagaimana kita memprioritaskan kesehatan. Bayangkan saja, sekarang rumah sakit sudah antre. Kalau tidak dilakukan pencegahan tentu akan lebih banyak lagi korban. Dan Pemprov DKI Jakarta menurut saya sudah bekerja all out.

Gubernur DKI sudah bekerja tidak henti-hentinya setiap hari, setiap jam. Tapi sebagus apa pun kita punya konsep, perencanaan, dan metode penangulannya, kalau tidak ada kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi tentu akan sia-sia.

Saya saja beberapa hari ini kurang tidur karena ditelepon dari mana-mana. Sebagai anggota DPD saya ‘kan tidak hanya melayani DKI saja, tapi seluruh Indonesia. Pada umumnya mereka minta bantuan. Misalnya, yang melakukan isolasi mandiri minta hotel. Sudah dikasih hotel, mereka minta keringanan membayar hotel.

Kemudian Rumah Sakit. Di mana-mana rumah sakit sudah penuh. Okelah rumah sakit penuh, tapi paling tidak oksigen harus dipenuhi sesuai permintaan. Persoalannya pada oksigen itu bukan barangnya tidak ada, tapi transportasinya yang terkendala.

Persoalan lain yang dihadapi di lapangan adalah banyak warga yang enggan memeriksakan diri untuk tes SWAB, tes antigen, dan lain sebagainya. Menurut Anda?

Nah, terkait dengan itu, saya baru saja bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Saya sampaikan kepada beliau ada produk lokal untuk mendeteksi seseorang itu kena Covid-19 atau tidak, yaitu Genose.  Genose ini selain cepat juga murah. Itu sebabnya di sejumlah stasiun kereta api, Bandara, dan terminal bus sudah memakai Genose sebagai syarat untuk menempuh perjalanan jarah jauh.

Saat ini kalau perlu Genose ini diterapkan di pasar-pasar tradisional. Pedagang tidak perlu antre lama, cukup dengan meniupkan nafas ke dalam kantong plastik, beberapa menit kemudian hasilnya sudah dapat diketahui. Ini menurut saya lebih efektif.

Anda melihat penanganan yang dilakukan DKI seperti apa?

Kalau menurut saya kerja DKI sudah maksimal dalam menangani Covid-19. Tinggal kini kesadaran masyarakat untuk menaati Protokol Kesehatan. Karena kasihan juga kita dengan tenaga kesehatan yang sudah hitungan tahun menangani pasien Covid-19.

Anak saya dokter, dan dia untuk bertemu anaknya saja bisa mandi tiga atau empat kali setelah sampai di rumah. Tapi dia tidak boleh berkata lelah, karena ini tugas Negara.

Kesadaran masyarakat itu harus betul-betul menyeluruh. Jangan sampai karena ada imbauan untuk tidak shalat di Masjid, kemudian warga marah. Ini hanya sementara karena kondisinya memang sudah sangat darurat. Pengertian itu yang harus dipahami betul oleh setiap warga masyaraka,  kalau kita ingin kembali normal seperti sedia kala. ***

 

 

You may also like

Tinggalkan Komentar