Connect with us

Lapsus

Sempat Tertunda karena Penularan Covid-19 Tinggi, Akankah PTM Kembali PJJ Lantaran Omicron

Avatar

Diterbitkan

pada

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat meninjau penerapan protokol kesehatan (prokes) dan berdialog dengan para pelajar dalam pembelajaran tatap muka di SMP Kristen 1 Harapan, Denpasar, Bali, Sabtu (15/1/2022). Foto: Humas Polri

Belajar secara online (Istimewa(

FAKTUAL-INDONESIA: Dunia pendidikan di Tanah Air terganggu programnya lantaran Covid-19. Sudah dua tahun ini, kegiatan belajar dan mengajar berlansung kurang normal.

Belajar dari rumah secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), selama Covid-19 menghantui, ternyata tak semudah yang dibayangkan. Terlebih kegiatan belajar di tingkat sekolah dasar.

Orangtua yang awalnya bersemangat mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah pada akhirnya menjadi kendor. Dari sini orangtua memperoleh pengalaman bahwa tidak mudah menjadi guru bagi anak-anaknya.

Ketika belajar secara online saat pandemi juga mengungkap jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan untuk sekolah jarak jauh secara daring belum merata di semua wilayah. Hanya di kawasan perkotaan yang terlayani akses wifi.

Namun di perkotaan yang jaringan wifinya sudah baik, tidak menjamin belajar secara online berjalan lancar. Bila perangkat telepon selular atau komputer tak mendukung, juga menjadi kendala belajar secara daring.

Advertisement

Selain itu, belum tentu setiap rumah berlangganan wifi. Sejumlah kota yang mendeklarasikan smart city yang salah satunya nenyediakan wifi gratis, faktanya baru sebatas niat. Mau tak mau pemerintah pusat turun tangan dengan membagikan pulsa ke para siswa.

Bayang-bayang Covid-19 diharapkan memang tidak lama. Apalagi sudah mulai diproduksi vaksin untuk menambah kekebalan tubuh terhadap Covid-19.

Vaksinasi pun mulai diberikan secara cuma-cuma. Tahap awal vaksinasi kepada para tenaga kesehatan. Berikutnya para tenaga pendidik dengan harapan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali normal.

Dari hasil pendataan pada awal 2021, terdapat lima juta pendidik dan tenaga pendidik yang harus segera divaksinasi.

Di tengah bergulirnya vaksinasi terhadap para pendidik dan tenaga pendidik yang dimulai Februari 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2021, pemerintah merencanakan pembukaan PTM pada Juli 2021 saat pembukaan ajaran baru.

Advertisement

Beberapa sekolah di daerah, ketika itu, telah menjalankan simulasi PTM.

Seperti di Solo, Jawa Tengah, terdapat 23 sekolah dan satu madrasah yang telah melakukan PTM. Bahkan salah satu SMP Negeri di sana telah melaksanakan PTM di Maret.

Di Bekasi, Jawa Barat, terdapat 110 sekolah tingkat SD dan SMP yang menjalankan PTM.

Dipertanyakan Epidemiolog

Hal tersebut menjadi perhatian Epidemiolog. Salah satunya Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Dia mengatakan, PTM dapat dilakukan jika tingkat kasus positif (positivity rate) infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari 5% sehingga masuk dalam kategori zona aman.

Advertisement

Dia mempertanyakan, bagaimana logikanya saat kasus harian masih 6.000 bahkan pernah 10.000 sekolah malah dibuka? Angka itu menunjukan positivity rate dan tingkat penularannya masih tinggi. Ini bisa mengerikan, transmisi di kalangan murid akan tinggi, dan menciptakan klaster sekolah.

Tingkat positif di Indonesia, saat itu, berada di angka sekitar 13% yang artinya memiliki penularan tinggi dan berbahaya bagi murid jika harus bersekolah.

Jawa Barat, pada waktu itu, berada di tingkat pertama penambahan jumlah kasus harian, lalu diikuti Jakarta dan Jawa Tengah.

Solo dan Bekasi berada dalam zona jingga dengan resiko penularan sedang.

Sementara itu, pengamat pendidikan menilai PTM bisa dilakukan jika seluruh tenaga pendidik telah divaksin, sarana prasarana sekolah menunjang pelaksanaan protokol kesehatan, serta terdapat pengawasan dan evaluasi yang ketat dari pemerintah daerah, guru, hingga masyarakat.

Advertisement

Kini di tahun 2022, mulai Januari semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2 dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Jumeri, S.TP., M.Si., pada webinar Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2022, Senin, 3 Januari 2022.

Webinar ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kemendikbudristek.

Empat kementerian ini kembali memperbarui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pembelajaran di Masa Pandemi untuk tahun ajaran 2022. SKB terbaru ini dibuat lebih rinci dan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

“Secara garis besar sebagian daerah di Indonesia sudah masuk PPKM level 1 atau zona hijau. Sementara sisi persentase tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi, data kami mencatat sebanyak 81% dari 4,5 juta atau sebanyak 3,606 juta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah menerima vaksinasi. Bahkan 72% atau 3,26 juta di antaranya sudah menerima vaksinasi dosis 2,” kata Jumeri seperti dikutip dari ditpsd.kemendikbud.go.id, Minģgu (16/1/2022).

Advertisement

Ia juga menjelaskan saat ini tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau level 4. Hampir semua daerah  yang ada di berbagai wilayah Indonesia masuk ke dalam level dua dan level-1.

Di Pulau Jawa dan Bali terdapat 31% sudah di zona level 1, kemudian 59% level 2 dan 10% level 3. Di Sumatera sebanyak 62% ada di zona hijau, 35% kuning dan 4% di level tiga. Sulawesi 42% itu berada di level 1, 46% di zona level 2, dan 12% di level 3. Sementara itu di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua didominasi berada di level 2.

Kemudian pengaturan PTM terbatas tahun 2022 yang selanjutnya adalah, orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Mulai semester dua tahun ajaran atau tahun akademik 2021/2022 (Januari 2022) semua wajib mengikuti PTM terbatas.

“Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19,” katanya.

Kita semua berharap kegiatan bejar dan mengajar kembali normal.

Advertisement

Namun pandemi Covid-19 yang belum berakhir juga patut untuk dicermati agar PTM tidak berdampak buruk bagi yang terlibat di dalamnya.

Sebab, kini tengah merebak Covid-19 varian Omicron yang patut diwaspadai.***

Lanjutkan Membaca