Home Lapsus Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sosok Perwira Antikorupsi

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sosok Perwira Antikorupsi

oleh Darto Darto

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Jenderal Andika Perkasa, yang baru saja memegang tongkat komando tertinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dikenal sebagai sosok antikorupsi.

Hal itu diperlihatkannya semasa dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia sangat tegas saat mengetahui adanya penyelewengan anggaran di dua lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat (TNI AD).

Ketika itu dia menegaskan, setiap anggota yang terlibat wajib bertanggung jawab dengan tindakannya.

Hasil penyelidikan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Waseb) TNI AD mengungkap ada dua lembaga yang menjadi tempat korupsi yaitu, Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri (Dikjurbaif) dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif)

Dalam penggalan rapat yang diunggah ke YouTube TNI AD pada Kamis (5/8/2021), Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Angkatan Darat mendapati kejanggalan pada setiap Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) di seluruh resimen induk Kodam (Rindam).

Dalam laporannya kepada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Tim Wasev melaporkan dugaan penyelewengan itu dalam bentuk pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu juga pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal dan lain sebagainya.

Namun demikian, dalam penggalan rapat yang diunggah tersebut tak menyebutkan besaran anggaran yang disalahgunakan tersebut. Termasuk pihak yang terlibat dalam perkara.

Mendapatkan laporan tersebut Andika pun langsung memerintahkan agar oknum yang melakukan penyelewengan itu segera mengembalikan uang tersebut ke negara.

Dia juga meminta pengembalian harus berupa transfer agar memiliki bukti.

“Semua uang wajib dikembalikan, kalau sudah dikembalikan kita harus punya bukti sudah dikembalikan secara transfer sebab saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas,” tegas Andika seperti dimuat dalam akun resmi Instagram TNI AD, dikutip Jumat (6/8/2021).

Hukuman tidak hanya berupa pengembalian uang. Andika menegaskan sanksi teguran disiplin militer juga harus dijatuhkan pada para pelaku. Bahkan mereka bisa dijerat pidana.

“Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran, dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka enggak mau mengembalikan baru pidana supaya mereka tahu. Sebab kalau cuma dikembalikan saja akan berulang,” kata Andika.

Andika mengatakan, hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yang telah digunakan.

Selain itu ia juga memerintahkan para pelaku dirotasi atau dipindahkan.

“Hukuman ini plus pindah. Jadi saya ingin masing-masing Kodam merotasi. Langsung merotasi,” kata Andika.

Tindakan Andika yang membuka kasus dugaan penyelewengan anggaran pendidikan di kalangan internal TNI AD itu mendapat apresiasi dari PDI Perjuangan.

Tindakan ini disebut sebagai awal dari transparansi anggaran di tubuh TNI.

“Biasanya masalah anggaran di TNI tertutup. Dan ini sebuah awal dari transparansi penggunaan anggaran. Salut,” ucap TB Hasanuddin, politisi partai pendukung pemerintah, Jumat (6/8/2021).

Menurut Hasanuddin, yang juga anggota Komisi I DPR RI tersebut, peristiwa itu menandakan adanya pengawasan di internal TNI AD.

Hasanuddin pun mendukung tindakan Andika menjatuhkan sanksi terhadap oknum-oknum yang terlibat.

“Apresiasi kepada KSAD, ini artinya pengawasan, khususnya pengawasan anggaran di internal TNI AD berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Bahkan Hasanuddin mendukung Andika yang memerintahkan pengembalian uang. “Mendukung tindakan KSAD yang meminta para pelaku segera mengembalikan uang negara yang dipakai, dan memberi sanksi, seperti mutasi dan sanksi administrasi lainnya,” katanya.

Hasanuddin meminta agar keterbukaan ini dicontoh oleh satuan TNI lainnya.

“Saya berharap tindakan ini patut dicontoh oleh satuan-satuan lain di lingkungan TNI,” ucapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menaruh harapan kepada Andika terkait sikapnya yang antikorupsi.

Seperti penuturan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia berharap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dapat melanjutkan visi dan teladan antikorupsi di tubuh TNI.

“Kami berharap Panglima TNI melanjutkan visi dan teladan antikorupsi di tubuh TNI maupun bagi masyarakat luas yang selama ini telah berjalan baik,” ujar Ghufron dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Selain itu, Ghufron juga mengharapkan sinergi KPK dan TNI dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

“Kami berharap sinergi KPK dengan TNI dapat terus ditingkatkan sebagai dedikasi bela negara masa kini, yaitu melawan korupsi,” kata Ghufron.

KPK pun mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.

“KPK mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo melantik Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2021.***