Connect with us

Lapsus

Tumpas Pinjol Ilegal Sampai ke Akar-akarnya

Avatar

Diterbitkan

pada

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Pinjaman Online Ilegal (Pinjoli) seperti lintah darat. Menghisap darah rakyat yang tak berdaya sampai badannya bulat sementara korban tak mampu berbuat apa-apa.

Metode membantu sambil mencekik leher ini merupakan praktik yang luar biasa kejam, karena korbannya bisa dibikin malu, stress, bahkan banyak yang kehilangan akal sehat bagaimana cara mengembalikan utang dengan mencuri atau mau bunuh diri.

Wakil rakyat di DPR pun geram mendengarnya. Banyak korban pinjoli tak berdaya dan mendapat teror terus menerus. Teror itu bukan hanya terhadap dirinya, tetapi meluas kepada saudara, rekan atau siapa saja yang ada kontak langsung dengan nasabah pinjoli.

Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas berucap, tumpas Pinjoli hingga ke akar-akarnya. Praktik-praktik yang menyengsarakan rakyat harus dikikis habis, karena rakyat sekarang sedang susah menghadapi pandemic Covid-19 yang belum selesai.

Puan pun mengapresiasi langkah Kapolri yang bergerak cepat. Dan ia mendorong kasus ini segera dituntaskan agar masayarakat terlepas dari jerat penderitaan yang kian parah.

Advertisement

“Saya mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya untuk memberantas pinjaman online ilegal yang selama ini telah menyusahkan masyarakat,” kata Puan.

Dikatakan, tindakan hukum dari kejahatan Pinjoli harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekalipun yang bersangkutan merupakan seorang warga negara asing (WNA). Ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mencatat, sejak 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah memblokir 4.873 konten fintech dan aplikasi Pinjoli di Tanah Air. Namun demikian, di tengah upaya pemerintah memberantas kasus ini masih ada yang muncul belakangan.

Untuk itu, Sukamta mendorong pemerintah untuk terus menegakkan hukum dengan melakukan tindakan pemberantasan di hilir dan menyelesaikan pokok permasalahannya di hulu. Selain itu, ada beberapa aspek yang menyebabkan kasus Pinjoli ini menjadi permasalahan. Dari aspek masyarakat, ada kebutuhan dari masyarakat akan pinjaman.

Sukamta menilai merebaknya kasus Pinjoli disebabkan masyarakat yang mengajukan pinjaman secara resmi ke Bank ditolak dengan berbagai macam alasan. Akibatnya, karena desakan kebutuhan hidup masyarakat terpaksa memakai jalur Pinjoli meski risiko yang dihadapi sangat tinggi.

Advertisement

“Masyarakat ditolak pengajuannya oleh pinjol legal atau bank resmi yang memang memiliki persyaratan yang ketat. Lalu mereka tergiur oleh pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman mampu menarik banyak masyarakat, meskipun bunganya mencekik. Ini sama saja dengan lintah darat versi online,” Sukamta.

Oleh sebab itu, Sukamta mengimbau masyarakat untuk menahan diri mengurangi konsumsi yang tidak perlu, jika pada akhirnya harus terlibat dengan pinjol ilegal tersebut. Lebih baik tidak membeli kebutuhan sekunder atau tersier daripada terjebak pinjol.

Selain itu, katanya, dari aspek teknologi, masyarakat juga perlu memahami literasi digital di bidang fintech seperti teknologi apa yang digunakan pinjol, kesepakatan dan pemberian izin apa saja yang dipersyaratkan oleh pinjol dan nasabahnya.

“Masyarakat harus pintar dan berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjol. Jangan sampai terjebak pada Pinjoli. Edukasi kepada masyarakat adalah menjadi tugas kita bersama. Selama ini sudah berjalan, di antaranya lewat program Kementerian Kominfo, tapi perlu digalakkan lagi,” kata Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Ia menambahkan, pada aspek regulasi, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membolehkan akses IMEI perlu dihapus. Menurutnya, verifikasi data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ditambah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup.

Advertisement

 

“Apalagi data tersebut terintegrasi dengan NIK dan nomor KK. SLIK juga bisa memberi tahu riwayat dan performa kredit nasabah. Jika persoalan hulu ini selesai, semoga persoalan di hilir akan lebih mudah diatasi,” tambah Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI yang akrab disapa Hergun menilai banyak pelanggaran hukum yang dilakukan para pemilik Pinjoli kepada nasabahnya. Misalnya, pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, teror dan intimidasi, penagihan dengan kata kasar, dan pelecehan seksual.

“Pinjoli yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas Hergun.

Karenanya, Politisi Partai Gerindra itu mendesak OJK dan aparat penegak hukum memberantas Pinjol-pinjol ilegal. Seluruh pihak terkait, mulai dari investor, operator, hingga debt-collectornya, harus ditindak tegas dan diajukan ke pengadilan. Pemberantasan Pinjoli telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan gabungan 13 kementerian/lembaga. Diantaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri.

Advertisement

Menurut legislator dapil Jabar IV itu, strategi pemberantasan Pinjoli  bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal. Selain itu, perlu ada moratorium izin Pinjol untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan Pinjoli. Sementara dari sisi penindakan, penegak hukum bisa menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP. ***

Lanjutkan Membaca