Home Lapsus PPKM Darurat Di Jateng: Masyarakat Masih Abai, Pelanggaran Terbanyak Dilakukan PKL

PPKM Darurat Di Jateng: Masyarakat Masih Abai, Pelanggaran Terbanyak Dilakukan PKL

oleh Uti Farinzi

Penutupan ruas jalan di kawasan bisnis di Kota Solo, upaya mengurangi mobilitas masyarakat. (Foto :Istimewa)

 
 
FAKTUALid – Sudah lebih dari sepekan sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Tengah diberlakukan. Meskipun begitu, ternyata belum semua masyarakat bisa menerima dan mematuhi aturan yang ada dalam PPKM Darurat tersebut.
 
Sungguh memprihatinkan, evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di Jateng, mencatat masih tingginya pergerakan manusia. Oleh sebab itu, semua pergerakan diinstruksikan dibatasi khususnya pada level terkecil, yakni desa.
 
“Kemarin sore ada evaluasi secara nasional. Kedisiplinannya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di kantornya di Semarang, Jumat (9/7/2021).
 
Ia mengatakan, data pusat menunjukkan data mobilitas di Jateng saat ini baru mencapai setengah dari target 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 18 persen. Untuk itu, peningkatan pengamanan di daerah di lakukan. Tapi sepertinya kalau dilakukan di tengah jalan tidak mudah. Pasti akan terjadi friksi-friksi.
 
Karenanya, Ganjar menginstruksikan Pj Sekda Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo, untuk berkomunikasi dengan para Sekda se Jateng agar menggandeng tokoh-tokoh di level terkecil.
 
“Ajak Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak,” tegasnya.
 
Pergerakan tetap dibolehkan, bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat. Seperti pekerja di sektor critical dan esensial.
 
Di sisi lain, ia juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Disnakertrans untuk mensosialisasikan kembali pada pelaku industri besar maupun perusahaan untuk mengelola dengan baik usahanya.
 
“Saya tadi pagi ke KIW, komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga kurangi pergerakan,” terang Ganjar.
 
Namun demikian, Ganjar mengatakan pihaknya tetap mendukung instruksi dari Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan kepada TNI Polri yang memimpin terkait pengamanan pergerakan ini.
 
“Itu evaluasi yang hari ini kita lakukan, dan kemarin perintah Menko Marinvest Kepolisian mengambil take a lead untuk mengatur jalannya traffic yang ada ini manusia, TNI akan membantu dan tentu saja dari Satpol PP kita pasti akan membantu,” tandasnya.
 
Tidak Menampik
 
Pada awal pemberlakukan PPKM Darurat, Gubernur Jateng tidak menampik pernyataan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Ganip Warsito yang mengungkapkan bahwa Jawa Tengah adalah satu provinsi yang termasuk dalam dua puluh provinsi yang memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak di bawah standar rata-rata kepatuhan yang telah ditetapkan Satgas.
 
Ganjar Pranowo mengakui masih banyak warga di wilayahnya yang tidak patuh aturan PPKM Darurat.
 
Berdasarkan evaluasi selama tiga hari pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Tengah tercatat   1.706 pelanggaran. Mulai dari pedagang kaki lima (PKL), pasar tradisional, mal, tempat ibadah, hajatan, dan tempat wisata.
 
Pelanggaran paling banyak dilakukan PKL sebanyak 713 kasus, area publik 350 pelanggaran, dan pertokoan 269 pelanggaran. Daerah yang paling banyak pelanggarannya adalah Kabupaten Wonosobo sebanyak 238 pelanggar, Purbalingga sebanyak 216 pelanggar, dan Kendal sebanyak 203 pelanggar.
 
Pelanggaran paling banyak adalah berkerumun dan tidak mengenakan masker. Pada awal pelaksanaan PPKM Darurat, masih banyak pertokoan yang buka bahkan menimbulkan kerumunan. Warung- warung makan masih melayani makan di tempat.
 
Menurut Ganjar, kendala terbesar pelaksanaan PPKM Darurat adalah mengubah perilaku masyarakat. Kondisi seperti itu hampir terjadi di semua daerah di Jawa Tengah. Termasuk di Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bahkan sempat dibuat gemes karena banyak warga yang seharusnya melakukan isolasi mandiri di rumah justru berkumpul di wedangan.
 
“Banyak saya lihat warga yang seharusnya isoman di rumah justru berkumpul wedangan. Padahal dia berpotensi menularkan virus ke orang lain,” ucap Gibran, Rabu (7/7/2021) lalu.
 
Dalam sidak yang dilakukan tim gabungan Polisi, TNI, Satpol PP di kawasan bisnis Coyudan Solo pada hari ketiga PPKM Darurat masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Pelaku usaha masih membuka usahanya meskipun bukan sektor esensial.
 
Di beberapa sudut Kota Solo juga masih banyak ditemukan Hik atau wedangan yang menyediakan tempat duduk untuk pembeli. Wedangan atau Hik di Kota Solo biasanya selalu dipenuhi oleh warga yang sekedar ingin nongkrong dan ngobrol.
 
“Selama PPKM Darurat, mobilitas masyarakat masih tetap tinggi. Bahkan pada hari pertama PPKM masih seperti normal. Kita ingin melihat adanya penurunan kasus Covid-19 tapi kalau masih ramai seperti ini ya susah,” kata Gibran.
 
Bahkan menurut Gibran dengan adanya penyekatan dan penutupan sejumlah ruas jalan di Kota Solo belum mampu menurunkan mobilitas masyarakat. Kerumunan warga masih saja terjadi meskipun tidak sebanyak hari-hari normal.
 
Perubahan baru mulai terlihat setelah lima hari penerapan PPKM Darurat. Itupun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Penyekatan di setiap pintu masuk kota atau kabupaten hingga penutupan sejumlah ruas jalan.
 
Di Kabupaten Sukoharjo, misalnya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat memutus aliran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah lokasi yang rawan terjadinya kerumunan. Seperti di simpang lima dalam kota, Alun-alun Satya Negara, ruas Patung Pandawa Solo Baru sampai RS Indriati, Grogol.
 
Menurut Plt Kepala Dishub Sukoharjo, Toni Sri Buntoro mengatakan, PJU yang menjadi sasaran pemutusan aliran listrik lokasinya rawan menjadi tempat berkumpul warga. Sebab selama ini merupakan pusat pedagang kaki lima (PKL) kuliner yang berpotensi terjadi kerumunan.
 
Di Kota Semarang juga mulai terlihat adanya perubahan. Meskipun masih tetap ada warga yang ngeyel tetap berkerumun dan toko-toko non esensial yang membuka usahanya.
 
Gubernur Ganjar Pranowo menyebut berdasarkan data pusat menunjukkan data mobilitas di Jawa Tengah setelah lima hari PPKM Darurat naik 18 persen atau baru mencapai setengah dari target 30 persen. Capaian itu juga masih membuktikan masih tingginya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah.
 
Ganjar juga melontarkan instruksi agar pergerakan dibatasi pada level terkecil yaitu desa. Tetapi, hal itu diakuinya bukan sesuatu yang mudah dilakukan.
 
“Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa,” ujar Ganjar.
 
Bagaimana dengan di Kota Solo dan sekitarnya? Nampaknya mobilitas warga juga sudah mulai berkurang. Menyusul banyaknya ruas jalan yang ditutup. Tetapi tetap saja masih ada kerumunan. Tim gabungan yang setiap saat melakukan operasi juga masih harus memperingatkan warga akan aturan PPKM Darurat.
 
Seperti di Sukoharjo, Tim Cipta Kondisi Kabupaten Sukoharjo harus membubarkan  kegiatan lomba memancing yang tentu saja menimbulkan kerumunan. Padahal seharusnya sesuai dengan aturan dalam PPKM Darurat, tempat pemancingan bukan merupakan sektor esensial dan kritikal sehingga harus ditutup.
 
Selain itu, di Kabupaten Sukoharjo juga ada gerakan Sukoharjo di rumah saja. Untuk mendukung gerakan itu, seluruh pasar tradisional dan sejumlah swalayan di Sukoharjo ditutup pada tanggal 10, 11,17 dan 18 Juli. Penutupan aktivitas pasar tradisional ini mengacu pada surat edaran (SE) Bupati Sukoharjo Nomor 400/2124/2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Gerakan Sukoharjo di Rumah Saja dalam masa PPKM Darurat Covid-19.
 
Tetapi, apapun gerakan dan program dari pemerintah tetap saja butuh kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakannya. Seringkali masyarakat abai, atau sengaja melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tetap berkerumun.
 
Untuk menyadarkan masyarakat butuh sosialisasi dan edukasi. Sehingga seperti yang diharapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,kalau semua bergerak dalam frekuensi sama, maka bisa menyelesaikan persoalan Covid-19. ***

Tinggalkan Komentar