Connect with us

Lapsus

Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tidak Sebanding dengan Kapasitas Penanganan

Avatar

Diterbitkan

pada

ilustrasi kekerasan terhadap perempuan (shutterstock)

FAKTUAL-INDONESIA: Sungguh prihatin jika melihat kenyataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di Indonesia. Berbagai kasus miris menimpa perempuan dan anak yang mungkin tidak terbayang  dalam pikiran kita bakal terjadi.

Salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencuri perhatian publik diantaranya kasus asusila terhadap 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Terdakwa HW diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap 12 santriwati tersebut dengan pemaksaan hingga menyebabkan kehamilan.

Aksinya tersebut dilakukan di sejumlah tempat yakni di dua pondok pesantrennya dan di sejumlah penginapan seperti hotel dan apartemen.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dua kali mencapai 4.500 kasus hingga September 2021 dibanding tahun 2020.

Andy mengatakan kriminalisasi masih terjadi terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pada tahun 2021.

Advertisement

“Peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditangani dengan baik karena tidak sebanding dengan kapasitas penanganan,” kata Andy melalui siaran pers di  Jakarta, Senin (13/12/2021).

Menurutnya darurat kekerasan seksual bukan hanya persoalan peningkatan angka kekerasan seksual maupun soal kompleks dan semakin ekstrimnya kasus tetapi justru karena daya penanganannya yang belum memadai di seluruh wilayah.

“Kesulitan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan inilah menjadi dasar pemikiran RUU TPKS,” tambahnya.

Sementara Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sulityowati Irianto menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan, namun pada praktiknya justru banyak kebijakan daerah yang diskriminatif dan berlawanan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu literasi hukum masyarakat Indonesia pun masih kurang sehingga terdapat banyak problematika dalam proses pembuatan produk hukum.

Advertisement

Prof. Sulistyowati mengatakan masyarakat masih banyak miskonsepsi terkait isi dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Dia menegaskan bahwa kekerasan seksual terjadi karena ketiadaan persetujuan dan relasi kuasa dan dua unsur tersebut yang perlu ditekankan dalam rangka menghapus kekerasan seksual.

Sementara normalisasi kekerasan seksual terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penanganan Secara Komprehensif

Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan secara komprehensif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Advertisement

“Pengawasan dan evaluasi menjadi penting. Sejauh mana pengawasan dari lembaga terkait. Jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran. Kasus-kasus seperti ini hulunya yang harus kita selesaikan sehingga pencegahan menjadi satu hal yang penting,” kata Bintang.

Dia pun meminta kepala daerah untuk tidak menutup mata terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, pihaknya pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mengawal kasus tersebut.

“Ketika terdapat kasus-kasus kekerasan seperti ini, pimpinan daerah tidak boleh menutup mata, jangan hanya mengandalkan penanganan dari pusat,” kata Bintang.

Sejak 8 Maret 2021, Kemen PPPA telah meluncurkan layanan Ruang Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 untuk memberikan akses terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

SAPA 129 ini dapat diakses melalui nomor telepon 129 atau pesan singkat ke nomor 08111-129-129.

Advertisement

Kehadiran SAPA 129 ini untuk memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan serta membentuk pelayanan terpadu penanganan kekerasan.

“Dengan membentuk one stop services agar penanganan kekerasan dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi dan komprehensif serta melakukan proses penegakan hukum dan memberikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati.

SAPA 129 juga diharapkan dapat menjadi layanan yang membantu upaya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi antarwilayah dan internasional.

“Sekarang kami diberikan fungsi tambahan untuk melakukan implementasi, utamanya adalah menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi nasional antarprovinsi dan internasional,” katanya.

Untuk menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan payung hukum yang memadai.

Advertisement

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) merupakan RUU yang dinanti semua pihak untuk dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, RUU TPKS tidak masuk dalam putusan rapat paripurna DPR pada Kamis (16/12/2021) sehingga membuat banyak pihak kecewa.

“Kalau kecewa, tentu kita kecewa, karena ini (RUU TPKS) lagi dinanti oleh publik dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya.

Namun demikian, Willy tidak mau larut dalam kekecewaan. Dia menegaskan tidak akan berhenti berjuang hingga RUU TPKS disahkan di paripurna dan menjadi Undang-undang.

“Saya tetap optimistis (pengesahan RUU TPKS) ini hanya masalah waktu saja. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan DPR agar RUU ini bisa diparipurnakan di masa sidang tahun depan,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini.

Advertisement

Korban Dua Kali

Kita menaruh harapan besar kepada Polri untuk dapat menekan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sudah berencana mengembangkan Subdirektorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersediri di tingkat polda dan Mabes Polri.

“Langkah ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri,” kata Sigit dalam rilis akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian Polri, termasuk bagaimana dalam penanganannya agar jangan sampai korban menjadi korban dua kali

Advertisement

Dengan pengembangan Direktorat PPA, kata Kapolri, nantinya penanganan perkara terkait dengan perempuan dan anak dilayani oleh petugas yang mayoritas polisi wanita (polwan).

Selain itu, Direktorat PPA Polri nantinya juga ada layanan pendampingan psikologis guna mengembalikan suasana psikologi dari korban yang terdampak kekerasan.

“Ini semua untuk memberikan rasa aman bagi korban yang akan melapor dan mendapatkan pendampingan secara psikologis dari petugas wanita sehingga betul-betul memberikan perlindungan dan memberikan pendampingan yang baik,” kata Kapolri.

Sementara itu, sepanjang 2021 Polri mencatat kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 2.524 perkara dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.094 perkara.

Kejahatan lainnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 173 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diselesaikan sebanyak 82 perkara.

Advertisement

Dalam paparannya, Sigit menekankan bahwa Polri melakukan penegakan hukum berorientasi pada korban. Dalam hal ini, penyidik harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, khususnya perempuan dan anak.

Ia menjelaskan bahwa penyidik PPA juga mempertimbangkan dampak dan kerugian pada korban sebagai pemberatan terhadap tersangka.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menaikkan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat PPA tingkat Mabes dan polda.

“Peningkatan dari unit menjadi direktorat ini sangat dibutuhkan, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin meningkat,” kata Poengky.

Menurut Poengky, dinaikkannya Unit PPA menjadi Direktorat PPA tersebut sesuai dengan rekomendasi Kompolnas kepada Polri.

Advertisement

Dengan peningkatan dari unit menjadi direktorat, kata Poengky, akan lebih meningkatkan pelayanan dan perlindungan pada perempuan dan anak-anak terkait upaya penegakan hukum. (dari berbagai sumber) ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement