Home Lapsus Indonesia “Lahan Subur” Usaha Pinjaman Online Ilegal

Indonesia “Lahan Subur” Usaha Pinjaman Online Ilegal

oleh Dwipraya

Suasana ruang kerja jasa Pinjol saat penggerebekan kantor jasa pinjaman online (Pinjol) oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis (14/10/2021). Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 56 orang karyawan yang bekerja di bagian penawaran hingga penagihan.  (Antaranews.com)

FAKTUAL-INDONESIA: Sebenarnya sudah ribuan usaha pinjaman online ilegal (pinjoli) ditutup oleh pihak terkait di Indonesia sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Oktober 2021 lalu menyoroti banyaknya masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online . Namun usaha praktik pinjoli yang banyak menyengsarakan rakyat itu  tidak pernah mati.

Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia usaha pinjoli seperti mendapat “pupuk” karena makin banyak masyarakat Indonesia yang keuangannya jadi morat-marit. Usaha pinjoli seperti menjadi solusi masalah keuangan, padahal yang sesungguhnya pinjoli menjadi “pintu masuk” kehidupan yang menyengsarakan.

Kondisi itu bisa digambarkan oleh Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait. Ia mengatakan bahwa 55-60 persen warga negara Indonesia tidak memiliki akses ke rekening bank, baik karena keterbatasan akses, hingga kapabilitas yang belum mumpuni.

Selanjutnya, dari jumlah warga yang memiliki akses ke rekening bank, terdapat sebesar 40-45 persen nasabah yang tidak memiliki akses terhadap pinjaman bank.

Menurut Jeanny, absennya akses tersebut dapat diakibatkan oleh penghasilan nasabah yang belum mumpuni, tidak adanya jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah kepada bank ketika meminjam uang, hingga sumber penghasilan yang dinilai tidak stabil oleh pihak bank.

“Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kesulitan untuk meminjam uang di bank, maka yang menjadi solusi bagi mereka adalah meminjam uang melalui jasa pinjaman online,” katanya.

Pinjaman online, kata Jeanny, menyediakan akses yang lebih mudah karena tidak membutuhkan jaminan, serta proses administrasi yang lebih sederhana apabila dibandingkan dengan proses administrasi yang harus dilalui oleh peminjam uang di bank.

Kemudahan tersebut mengakibatkan tingginya peminat pinjaman online, dan seolah-olah menunjukkan bahwa pinjaman online merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia.

Sayangnya, maraknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online tidak dibarengi oleh kesadaran akan bahaya yang mengintai di balik kemudahan tersebut. Terlebih, bahaya yang mengintai keamanan data pribadi milik para nasabah.

Penyedia jasa pinjaman online ilegal memiliki tendensi untuk menyalahi prinsip pelindungan data pribadi, khususnya mengenai pembatasan akses terhadap data pribadi yang dimiliki oleh para konsumen jasa tersebut.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip pelindungan data pribadi mengakibatkan para penyedia jasa pinjaman online ilegal mengambil data pribadi milik pengguna secara besar-besaran dan dieksploitasi sedemikian rupa.

Data-data yang diambil oleh para penyedia jasa adalah nomor kontak yang terdaftar di dalam ponsel pengguna, media yang berupa foto dan video pribadi pengguna, hingga KTP dan bentuk wajah pengguna untuk melakukan pengenalan (recognition) biometrik berdasarkan bentuk wajah.

Penyedia jasa yang mengelola data nasabah lantas mengeksploitasi data-data yang mereka peroleh ketika melakukan penagihan untuk mengintimidasi para peminjam, khususnya yang terlambat membayar.

Para penagih utang (debt collector) menggunakan berbagai metode penagihan untuk menekan nasabah, seperti melakukan pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan seksual.

Penagihan menggunakan metode-metode tersebut memunculkan berbagai permasalahan, seperti peminjam yang dipecat dari kantor, permasalahan rumah tangga, hingga melakukan bunuh diri.

Selain itu, Jeanny juga mengatakan bahwa tidak ada proses penyelesaian masalah dan penjatuhan sanksi yang layak jika konsumen mengadukan permasalahan yang dihadapi kepada lembaga negara terkait.

Tutup Akses Pinjoli

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan sejak 2018 sudah ada sebanyak 4.906 pinjaman online ilegal yang diputus aksesnya sehingga tak lagi meresahkan masyarakat.

Johnny dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021) menyebutkan, pinjaman online ilegal yang ditindak itu tersebar pada beragam platform baik penyedia aplikasi seperti Google Play Store, situs file sharing maupun media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan pinjaman online (pinjol) ilegal akan ditindak tegas dengan penguatan regulasi- regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjaman online ilegal menjadi rujukan Kementerian Kominfo dalam penindakan para pelaku kegiatan ilegal itu.

“Kegiatan pinjaman online tidak terdaftar atau pinjaman online ilegal dan akses penanganannya yang tidak sesuai tata aturan dapat dijerat sebagai tindak pidana,” ujar Johnny G. Plate.

Ia  menyebutkan Kementerian Kominfo memang menjadi salah satu institusi yang berperan dalam menyelesaikan dampak negatif pinjol ilegal.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan penanganan terhadap pelaku pinjaman online ilegal yang telah secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik.

Kementerian Kominfo juga telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online.

Kebijakan moratorium yang akan diberlakukan tersebut menjadi upaya terbaru mendampingi upaya pemutusan akses konten pinjaman online ilegal yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

Pelaksanaan kebijakan moratorium itu dilakukan berkolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Penguatan aturan- aturan itu pun dilakukan seiring pertumbuhan transaksi masyarakat menggunakan layanan tekfin yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat total penyaluran nasional pinjaman online mencapai Rp249,9 triliun hingga Oktober 2021.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa potensi kontribusi industri tekfin khususnya pinjaman online kepada perekonomian Indonesia menjadi fenomena yang berdampak besar bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Meski bertumbuh baik meningkatkan transaksi dan perputaran ekonomi Indonesia, masyarakat diminta harus tetap berhati-hati.

“Capaian-capaian tersebut meskipun harus diapresiasi juga harus diwaspadai, terlebih kegiatan penyelenggaraan pinjaman online masih terus menjadi perhatian bersama seluruh elemen publik atau elemen masyarakat,” ujar Johnny.  (dari berbagai sumber) ***

Tinggalkan Komentar