Home Lapsus PPKM Jalan Terus, Gulung Tikar dan Gelombang PHK Hantui Pengusaha dan Pelaku UMKM

PPKM Jalan Terus, Gulung Tikar dan Gelombang PHK Hantui Pengusaha dan Pelaku UMKM

oleh Bambang

Spanduk bertuliskan harapan terkait PPKM. (ist)

FAKTUALid – Pemerintah memastikan perpanjangan masa PPKM Darurat tapi kali ini pelaksanaannya ada beberapa pelonggaran, terutama untuk para pedagang kecil di lapangan. Perpanjangan diputuskan atas dasar kemanusiaan melindungi masyarakat karena kasus terpapar Covid-19 masih sangat tinggi.

Beragam pendapat muncul terkait keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM. Dari kalangan pengusaha dan pelaku UMKM ‘sedikit keberatan’ karena usaha dan dagangan mereka tak jalan maksimal sementara mereka tetap harus membayar pajak dan karyawan.

Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun bersuara menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik. Apindo memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah terkait perpanjangan PPKM sebagai solusi. Karena perpanjangan PPKM Darurat disebut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur nasional.

Salah satu contohnya, Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia sepanjang 2021 belum pernah kembali turun ke bawah level 50,0. PMI Indonesia per Juni 2021 tercatat turun ke level 53,5 dari posisi tertinggi sejak PMI Indonesia diambil pada 2011 dikisaran 55,3.

“Otomatis kalau industrinya tertekan, akan terkoreksi PMI-nya, akan tertahan, atau mungkin akan turun. Jadi ini tergantung dari efektivitas industri kita seperti apa,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

Hariyadi berharap, penerapan PPKM Mikro Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 tidak kembali diperpanjang. Sebab akan ada potensi berulangnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seperti yang terjadi pada tahun lalu, atau bahkan perusahaan akan gulung tikar.

Adapun usulan kepada pemerintah terkait pengoperasian sektor manufaktur selama PPKM Darurat yang diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, meningkatkan kapasitas industri sektor kritikal, esensial dan berorientasi ekspor serta industri penunjangnya menjadi 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional jika telah melakukan vaksinasi dua kali untuk seluruh tenaga kerja.

Kedua, mengizinkan industri sektor nonesensial dan industri penunjangnya untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal karyawan operasional sebanyak 50 persen dan karyawan penunjang operasional 10 persen.

Ketiga, mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan bisa dieksekusi secara cepat. Keempat, mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu.

Keempat perlu adanya komunikasi satu pintu agar dapat menciptakan kepastian dan ketenangan di masyarakat.

Kelima, perlu adanya desain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Setidaknya ada tiga stimulus yang diinginkan dunia usaha, yakni penyeragaman terkait aturan restrukturisasi, subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan keringanan tarif listrik.

Dan keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan.

Apindo telah bekerjasama dengan aparat berwajib untuk mempercepat upaya vaksinasi tersebut. “Vaksinatornya kami biayai secara gotong royong. Jadi, kami juga bekerja cepat,” tandas Hariyadi.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang, menyoroti perpanjangan PPKM Darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, pelaku usaha menengah besar kemungkinan masih mampu bertahan dengan perpanjangan ini.

“Kondisi pelaku UKM sudah teramat berat, karena biasanya mereka jualan hari ini untuk biaya hidup besok,” kata dia.

Ia berharap bantuan insentif modal Rp 1,2 juta yang disediakan pemerintah benar-benar disalurkan kepada pelaku UKM. Sehingga ketika nanti PPKM diperlonggar, pelaku usaha mikro tidak pusing lagi masalah modal.

“Harapan kami agar bantuan modal tersebut dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” sebut Sarman.

Sarman pun meminta kementerian segera memberikan penjelasan menyangkut sektor esensial dan kritikal. Tujuannya agar para pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas untuk dilaksanakan.

Meski cuma sampai tanggal 25 Juli, pemerintah menyatakan PPKM bisa saja diperpanjang atau diperlonggar pada 26 Juli tergantung perkembangan kasus Covid-19. Tapi ketika tanggal 26 Juli mulai diperlonggar, Sarman meminta beberapa sektor UKM diprioritaskan.

Sejumlah sektor UKM yang dinilai bisa mulai diperlonggar setelah perpanjangan PPKM Darurat itu di antaranya outlet voucher hp,pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan usaha sejenisnya.

“Sektor UKM ini jumlahnya sangat banyak dan memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi akar rumput dan konsumsi rumah tangga,” jelas Sarman.

Perpanjang PPKM dengan nama baru PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021, dari sisi ekonomi bisa membuat pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 kemungkinan akan terkontraksi 0,5%.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan dengan perpanjangan PPKM meskipun relaksasi bagi pengusaha, kompensasi yang belum mencukupi sebenarnya kurang efektif. Ia pun lebih mengusulkan kebijakan lockdown.

“Memang pelaku usaha jam operasionalnya ditambah, tapi ketika masih ada penyekatan jalan dan himbauan agar masyarakat di rumah menjadi kebijakan kontraproduktif,” kata Bhima. “Dampak paling terimbas adalah sektor usaha yang sensitif dengan penurunan mobilitas. Sebagai contoh transportasi, retail, perhotelan dan restoran. Kontraksinya akan semakin dalam hingga kuartal ke IV,” kata Bhima melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut Bhima yang harus diantisipasi adalah gelombang PHK massal, karena perusahaan makin kesulitan mempertahankan cashflownya. “Maka dari itu sebenarnya bukan PPKM jawabannya tapi lockdown,” ujarnya.

Bhima pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III akan mengalami kontraksi atau -0,5% (year on year). “Kalau kuartal ke II masih tumbuh kisaran 2%-4% karena kondisinya berbeda. Pada ada saat itu keyakinan konsumen masih tinggi, dan produktivitas sektor manufaktur juga meningkat. THR karyawan dibayar penuh,” katanya.

Menurutnya yang lebih berat adalah kuartal ke III dan jika belum tuntas pandeminya maka kuartal ke IV ikut mengalami kontraksi. “Full year (2021) bottom linenya -0,5% dan best skenarionya 2%,” tegas Bhima.

You may also like

Tinggalkan Komentar