Home Lapsus Pemprov DKI Tunggu Arahan, Pengusaha Semakin Berat, Rakyat Kecil Susah Makan

Pemprov DKI Tunggu Arahan, Pengusaha Semakin Berat, Rakyat Kecil Susah Makan

oleh Bambang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub Ahmad Riza Patria. (ist)

FAKTUALid – Pro dan kontra muncul terkait wacana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali untuk menekan penyebaran masif Covid-19 di Bumi Pertiwi. PPKM Darurat telah diberlakukan untuk pertama kali sejak 3 Juli hingga 20 Juni, dan pemerintah berencana memperpanjang melihat masih tingginya kasus terpapar Covid-19.

Namun di sisi lain, perpanjangan PPKM Darurat memunculkan penolakan  dengan alasan yang juga tak kalah pentingnya (kelaparan-red), yakni ‘susah’ makan untuk rakyat kecil atau warga tak mampu. Menunggu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tak kunjung cair.

Apalagi  rakyat kecil yang hidupnya bergantung dengan rejeki yang didapat setiap hari, pergerakan mereka menjadi tak maksimal dengan adanya PPKM Darurat. Sementara mereka harus menghidupi keluarga (anak dan istri) yang wajib dikasih makan, belum lagi dihantui dengan harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik pasca diberlakukannya PPKM Darurat. Rakyat kecil mulai meneriakkan perihal mereka akan mati kelaparan jika pemerintah tetap bersikeras untuk memperpanjang PPKM Darurat.

Pemerintah memang dihadapkan dilema, dimakan ibu mati tak dimakan bapak mati. Artinya, tetap memperpanjang PPKM Darurat akan banyak rakyat yang akan kelaparan dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak usaha dan perusahaan akan gulung tikar karena tak mampu bayar pegawai/karyawannya. Tak memperpanjang PPKM Darurat ada kemungkinan kasus Covid-19 tetap tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI siap melaksanakan arahan pemerintah pusat, jika memang PPKM harus diperpanjang. “Ya… kita ikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Diperpanjang sampai akhir bulan atau sampai kapan, kita ikuti sebaik mungkin dan bertanggung jawab,” kata Wagub Ariza.

Wagub Ariza memastikan DKI akan mendukung keputusan pemerintah pusat dan Satgas terkait pengendalian penyebaran Covid-19. “Begitu diperpanjang kita laksanakan, kita dukung berbagai kebijakan satgas pusat Covid-19,” ucap politisi Gerindra ini.

Terkait penyaluran Bansos untuk warga Jakarta, Ariza juga menyampaikan pihaknya menunggu keputusan pusat. “Bansos kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat ya. DKI siap ya,” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan keputusan pemerintah pusat apabila akan menerapkan skenario perpanjangan PPKM  Darurat hingga 6 pekan ke depan. “Kita siap melaksanakan kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat terkait dimungkinkannya perpanjangan PPKM Darurat,” tutur Ariza.

Meski diakui Wagub Ariza, di DKI Jakarta sendiri sebenarnya sudah menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kasus Covid-19 selama 10 hari terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penurunan mobilitas masyarakat, kasus positif Covid-19 yang menurun, angka kematian yang menurun, hingga adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang semakin membaik serta kesembuhan pasien Covid-19 yang cukup signifikan.

“Namun nanti kalau dirasa masih belum signifikan, kalau memang pemerintah pusat mengambil kebijakan diperpanjang, tentu kami dan Provinsi DKI akan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab,”ucap Wagub Ariza.

Pengusaha Semakin Berat

Namun wacana perpanjangan PPKM Darurat itu pun mendapat tanggapan dari para pelaku usaha mulai dari pengusaha bioskop, pengelola mal, hingga pengusaha hotel. Mereka mengaku pasrah menyerahkan keputusan kepada pemerintah  dan hanya mengingatkan akan ada kemungkinan ‘gelombang’ PHK  serta juga mengharap kompensasi keringanan pajak dan sejenisnya karena usaha mereka tak jalan  di masa PPKM Darurat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Johny Syafrudin mengaku hanya bisa pasrah. “Tanggapan pertama tidak berubah, kita mendukung peraturan pemerintah itu demi keselamatan anak bangsa. Berkaitan dengan bioskop kita sudah enggak bisa bilang apa-apa lagi,” kata Johny. “Keluar PPKM ini aturannya bioskop tutup, pertama di Jawa Bali, kemudian lanjut ke daerah-daerah lain. Pasrah aja lah mau diapain,” sambungnya.

Para pengusaha bioskop, kata Johny, berusaha memahami langkah pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Di sisi lain beban yang dipikul semakin berat.

Johny menyebut para pengusaha bioskop tetap harus mengeluarkan biaya perawatan sarana dan prasarana gedung selama penutupan di masa PPKM darurat. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. “Peralatan-peralatan seperti itu kalau dibiarkan lewat dari 10 hari sudah jadi karatan, jadi bisa rusak semua. Katanya mau diperpanjang lagi, ya tambah parah lah kita,” ujarnya.

Johny berharap adanya sedikit perhatian dari pemerintah untuk para pengusaha bioskop. Sebab, apabila situasi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan banyak bioskop yang ditutup secara permanen.  “Coba dong pemerintah ini peduli sama pengusaha bioskop. Seperak pun enggak ada kita dikasih bantuan atau apa,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Retauran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku situasi kritis bagi usaha hotel dan restauran jika PPKM Darurat diperpanjang. “Kita berharap ada kompensasi yang dilakukan penanggulangan ini khususnya di sektor usaha hotel dan restauran,” kata Yusran.

Harapan senada juda disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, seraya menambahkan  beban pusat perbelanjaan bertambah semakin berat apabila PPKM darurat diperpanjang. Ini dikarenakan para pengelola pusat perbelanjaan tak lagi memiliki dana cadangan untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat adanya pembatasan PSBB di awal Covid-19.

“Meskipun tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang sangat berat, namun para pelaku usaha masih memiliki dana cadangan. Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja,” kata Alphonzus.

 

Evaluasi Dulu Sebelum Perpanjang PPKM Darurat

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono meminta pemerintah melakukan evaluasi dulu sebelum memutuskan perpanjangan PPKM darurat. Evaluasi PPKM Darurat, lanjut dia, bisa saja berkaitan dengan realita yang muncul di lapangan dengan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan. Pemerintah bisa menarik kesimpulan.

“Memang PPKM Darurat ini perlu dievaluasi pelaksanaannya. Katakanlah aturannya begini, tapi ternyata di lapangan tidak seperti yang diharapkan pasti hasilnya tidak seperti yang diharapkan,” kata Hariadi. “Belum lagi harus juga dipikirkan, rakyat kecil. Jangan sampai berhasil di sisi sini tapi membuka masalah lebih besar di sisi lainnya,’ tambahnya.

PPKM Darurat pada intinya ingin membatasi mobilitas warga. Serta memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan. Karena itu, jika tujuan tersebut belum bisa dicapai, maka ada peluang PPKM perlu diperpanjang.

“Aturannya adalah pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat. Ternyata kita lihat pergerakan masyarakat masih ada, kumpul-kumpul masih ada, orang tidak pakai masker masih ada. Penyebabnya apa, ini harus jadi perhatian juga. Juga masalah baru yang juga lebih tak kalah besar juga harus menjadi perhatian sebelum memutuskan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak diperpanjang,” lanjutnya.****

You may also like

Tinggalkan Komentar