Home Lapsus Rombak Total, LADI Mau Dibawa ke mana?

Rombak Total, LADI Mau Dibawa ke mana?

oleh Gungdewan
LADI kini dalam sorotan setelah Indonesia kena sanksi dari WADA, mau tetap atau independen?

LADI kini dalam sorotan setelah Indonesia kena sanksi dari WADA, mau tetap atau independen?

FAKTUAL-INDONESIA: Nasi sudah jadi bubur. Ketidaktuntasan dalam menanggapi ancaman sanksi Badan Antidoping Dunia, WADA (World Anti-Doping Agency) terkait pelanggaran adimistrasi yang dilakukan LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia), Indonesia pun terkena hukuman.

Indonesia tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih saat dalam ucapara penghormatan pemenang kejuaraan dunia bulutangkis Piala Thomas 2021 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Sabtu (16/10/2021). Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengiringi Bendera PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) sebagai tanda kejayaan tim Merah Putih berjaya menjuarai lambang supremasi kekuatan beregu bulutangkis dunia itu.

Peristiwa membanggakan sekaligus memalukan itu terjadi akibat sanksi WADA terhadap Indonesia  karena LADI tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Imbasnya, Indonesia tak memenuhi syarat untuk jadi tuan rumah turnamen regional hingga dunia. Ditambah, tak bisa mengibarkan bendera negara selain di Olimpiade.

Kegembiraan menyambut sukses para pahlawan bulutangkis Indonesia setelah 19 tahun menanti untuk merebut Piala Thomas beriringan dengan kegegeran tentang sanksi yang dijatuhkan WADA itu.

Kecaman muncul pada LADI, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena LADI berada di bawah Kemenpora, dan juga lembaha olahraga nasional lainnya. LADI dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali minta maaf. Cukup?

Ternyata tidak. Presiden Joko Widodo sampai mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Keluarlah perintah untuk mereformasi total LADI.

Lalu mau dibawa kemana LADI?

Berdasarkan Peraturan Menteri pemuda dan Olahraga (Permenpora) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, LADI adalah satuan tugas di lingkungan Kemenpora tingkat nasional yang berperan membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan antidoping di Indonesia.

Lembaga yang didirikan pada 2002 ini bersifat mandiri serta terafiliasi dengan WADA dan lembaga-lembaga antidoping regional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri, LADI bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak luar. Hal tersebut demi menjaga netralitas dan profesionalitas LADI sebagai lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan dan mengambil keputusan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan antidoping pada kegiatan olahraga, LADI mengacu pada ketentuan World Anti Doping Code (The Code) yang dirilis oleh WADA.

Dalam melaksanakan tugasnya, LADI menjalankan beberapa fungsi, antara lain melaksanakan riset/penelitian tentang doping, memantau keberadaan atlet yang wajib uji doping, mengambil sampel di dalam dan luar kompetisi, menguji sampel, menginformasikan hasil uji sampel, melaksanakan investigasi terkait potensi pelanggaran oleh atlet dan lembaga yang mendukung atlet, melaksanakan pemberian Therapeutic Use Exemption (TUE) yakni pengecualian penggunaan zat/metode tertentu, dan beberapa fungsi lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LADI berwenang untuk menetapkan peraturan doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan The Code, melaksanakan testing, memberikan lisensi Doping Control Officer (DCO) dan lisensi Doping Educator, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan doping di Indonesia.

Kedudukan LASI sangat penting dan strategis dalam dunia olahraga. Dengan timbulnya sanksi dari WADA pada Indonesia banyak yang mengusulkan agar LADI tidak lagi berada di bawah Kemenpora. Dialihkan ke Kementrian Kesehatan atau berdiri tersendiri secara independen?

Dalam pesan WA-nya kepada FAKTUAL-INDONESIA, praktisi olahraga yang juga mantan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Hifni Hasan mengemukakan, di Indonesia karena LADI menjadi bagian dari Kemenpora membuat pelaksanaan test doping menjadi lambat karena APBN Kemenpora sangat kecil.

“Seharusnya Kemenpora mencari solution yang tepat soal pendanaan tes doping bagi atlet Indonesia yang sudah menjadi kewajiban setiap negara mengirimkan TDP tes doping plan tahun pertahun yang mana jumlahnya sekurang-kurangnya 700 sample,” terang Hifni.

Karena lalai memenuhi kewajiban itu sekian tahun maka dinilai tidak patuh not compliance, berdasar ketentuan WADA sehingga akhirnya tahun 2021 Indonesia disanksi. Sanksi WADA sangat jelas, yakni tidak boleh mengelar event olahraga di Indonesia, bendera kebangsaan tidak berkibar.

“Sanksi ini menurut saya masih ringan. Lihat negara Soviet atau kini bernama Russia mereka tidak boleh menggunakan lambang dan negara untuk berangkat ke olimpiade dan atlet yang berangkat adalah atlet yang lolos doping dengan supervisi WADA,” terang Hifni.

Atas semua itu, tutur Hifni, sebaiknya LADI independen dan di bawah Kemenkes agar pendanaan dan test doping atlet sesuai dengan etika kedokteran tidak ada pemalsuan dan lain-lain.

“Ini bisa dilakukan seperti halnya keluarnya Inpres yang menarik pembangunan sarana dan prasarana olahraga di bawah Kemenpora tapi dipindah itu menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementrian PUPR,” terang Hifni.

Selain hal itu, lanjut Hifni, pemahaman charter IOC dan WADA serta turunan lainnya harus diperkuat oleh seluruh penggiat olahraga dan pengurus olahraga, apalagi pejabat Kemenpora yang mengurus bidang olahraga prestasi agar kejadian jatuhnya sanksi WADA tidak terulang.

“Saya juga menaruh harapan semoga ke depan pemilihan Ketua dan Anggota LADI disesuaikan dengan WADA untuk system recruitment-nya. Selain juga LADI sebaiknya ditarik di bawah Kemenkes bukan lagi di bawah Kemenpora agar dapat lebih fokus menjalankan tupoksinya,” terang Hifni. ”

Independen

Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) ,Djoko Pekik, memberikan peringatan kepada Menpora Zainudin Amali terkait sanksi dari WADA.  Djoko khawatir jika langkah Amali membentuk Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi WADA bisa dianggap sebagai bentuk intervensi kepada lembaga olahraga yang statusnya independen.

“Jangan-jangan nanti dianggap intervensi kepada WADA oleh pemerintah kita. Padahal kan WADA dan LADI itu kan independen,” kata Djoko Pekik saat dihubungi Selasa, 19 Oktober 2021.

Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyarankan agar LADI bisa bergerak secara mandiri dalam berkomunikasi secara intensif dengan pihak WADA.

Dalam bagian lain, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021), mengatakan, besarnya tugas dan beban LADI, tidak akan berjalan maksimal jika secara kelembagaan masih berasa ad hoc di bawah kendali Kemenpora. Menurutnya, LADI layak menjadi badan khusus yang bertugas secara langsung secara independen dan/atau di bawah kendali presiden.

“Jika berstatus sebagai badan, LADI akan mempunyai mekanisme penganggaran dan otoritas yang lebih besar untuk memastikan atlet-atlet Indonesia bebas doping. Maka kami meminta Kemenpora melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” kata Politikus PKB ini. ***

= = = = = = = = =

‘HUBUNGI KAMI’

Apakah Anda tertarik  dengan informasi yang diangkat dalam tulisan ini? Atau Anda memiliki informasi atau ide soal politik, ekonomi, hukum dan lainnya? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda dengan mengirim email ke aagwared@gmail.com

Harap sertakan foto dan nomor kontak Anda untuk konfirmasi. ***

= = = = = = = = =

1 Komentar

Avatar
Riza Afrizal Hasby Oktober 26, 2021 07:21 - 07:21

Saya baru pertama membaca berita di Faktual Indonesia, cukup lumayan beritanya

Balas

Tinggalkan Komentar