Home Lapsus Permainkan Dana Bencana Alam, Hukuman Mati Menanti

Permainkan Dana Bencana Alam, Hukuman Mati Menanti

oleh Gungdewan
Dana bencana alam sangat rawan untuk dikorupsi sehingga penerapan hukuman mati banyak yang berharap bisa diterapkan

Dana bencana alam sangat rawan untuk dikorupsi sehingga penerapan hukuman mati banyak yang berharap bisa diterapkan

FAKTUAL-INDONESIA: Indonesia sudah terkenal sebagai negara bencana.  Semua potensi bencana ada di Indonesia mulai dari hidrometeorologi, vulkanologi, geologi, bencana sosial hingga non alam seperti pandemi COVID-19. Keadaan ini membuat ada yang menggelari Indonesia sebagai supermarket dan juga laboratorium bencana.

Dalam tahun ini menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB sejak awal Januari hingga akhir Agustus 2021 terdapat 1.805 kejadian bencana.

Selama periode ini, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi dengan rincian, banjir sebanyak 733 kejadian, cuaca ekstrem 475, tanah longsor 342, karhutla 205, gempa bumi 23, gelombang pasang dan abrasi 22 dan kekeringan 5.

Dampak dari sejumlah bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal dunia 508 jiwa, hilang 69, luka-luka 12.881 dan mengungsi atau menderita 5,8 juta jiwa.

Fenomena La Nina berpotensi mengancam Indonesia mulai Oktober 2021 hingga Februari 2022.

La Nina bisa memicu bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.

Untuk mencegah dampak buruk tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh 34 provinsi di Indonesia untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, PhD mengemukakan, Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022.

Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan.

Mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah, Deputi Bidang Pencegahan BNPB meminta adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan dan penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19. 

Dana Bersama

Presiden Joko Widodo membentuk dana bersama penanggulangan bencana. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2021 Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Pada beleid itu disebutkan bahwa dana bersama penanggulangan bencana adalah dana yang berasal dari sumber yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan.

Dana bersama dikelola oleh unit kementerian yang bertugas di bidang keuangan. Pada pengumpulan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber dana lainnya yang sah.

Sumber dana dalam APBN akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara sumber dana APBD melalui mekanisme belanja hibah.

Perpres itu jug mengatur mengenai sumber dana lainnya yang sah. Antara lain berupa penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah, hasil investasi, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan dana perwalian.

Pengembangan dana bersama dapat dilakukan melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang. Penyaluran dana bersama dilakukan pada tahap prabencana, tahal darurat bencana, tahap pasca bencana, dan pendanaan transfer risiko.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) UU 24/2007.

Dalam pasal 6 UU 24/2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi a.    pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; b.    pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Hukuman Mati

Melihat potensi bencana yang ada di Indonesia, jumlah dana bencana alam dan non alam ini tentu tidaklah kecil. Untuk itu pemerintah perlu melakukan monitoring yang ketat dank eras.

Penegakan sanksi bagi para pelanggar pengelolaan dana bencana perlu tegas karena

selain merugikan keuangan Negara juga sangat mengganggu moral karena merugikan

masyarakat yang sedang terkena musibah.

Perlunya tindakan tegas yang berat terhadap pelanggar pengelolaan dana bencana ini semakin urgen bila melihat kasus korupsi dalam dana bantuan sosial (Bansos) terkait pandemic covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan beberapa pejabat Kemensos lainnya.

Sebelumnya pada Desember 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 8 pejabat di Kementerian PUPR. Tangkap tangan ini dilakukan KPK terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Beberapa proyek pembangunan SPAM diketahui berada di daerah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang saat itu baru saja terkena bencana tsunami.

Kejaksaan Negeri Mataram menangkap seorang anggota DPRD Kota Mataram yang memeras pejabat pemerintah terkait proyek dana renovasi gedung pendidikan yang terdampak bencana gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada juga kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi terhadap seorang oknum pegawai Kementerian Agama yang melakukan pungutan liar (pungli) dana renovasi masjid yang terdampak gempa NTB.

Masih banyak lagi korupsi dana bencana seperti tanah longsor Majalengka pada 2014, ada korupsi peta bencana Sumatra Utara, ada korupsi shelter tsunami di Banten pada 2012, korupsi dana rekonstruksi dampak erupsi Merapi di Magelang pada 2012, korupsi dana penanganan puting beliung di Serang pada 2012, pembobolan dana bencana Mojokerto pada 2013, korupsi logistik bencana Kudus pada 2014. Kemudian, ada korupsi pembangunan pemecah ombak di Kolaka pada 2012, dan korupsi konferensi penggalangan dana Aceh pascagempa-tsunami pada 2005 lalu.

Dari rentetan kasu lama maupun baru itu membuktikan masih banyak tangan-tangan kotor yang bermain menyelewengkan dana bencana alam. Korupsi dana penanganan gempa sangat rawan terjadi.

Bila hukuman yang diterapkan selama ini tidak membuat jera terhadap penyelewenangan dana bencana alam maka sanksi hukuman mati bisa diterapkan.

Dalam UU KPK, hukuman mati yang berkaitan dengan korupsi bencana alam sudah diatur. Meskipun sudah direvisi sebanyak tiga kali, tetap terdapat pasal yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor yang memanipulasi dana bencana. Aturan itu tertuang dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati untuk korupsi bencana alam itu ada dalam Pasal 2.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud sebagaimana ditulis dalam bagian penjelasannya ialah:

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. ***

= = = = = = = = =

‘HUBUNGI KAMI’

Apakah Anda tertarik  dengan informasi yang diangkat dalam tulisan ini? Atau Anda memiliki informasi atau ide soal politik, ekonomi, hukum dan lainnya? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda dengan mengirim email ke aagwared@gmail.com

Harap sertakan foto dan nomor kontak Anda untuk konfirmasi. ***

= = = = = = = = =