Pemerintah Diminta Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal

FAKTUAL-INDONESIA: Pengusaha rokok mulai teriak sejak dinaikkannya cukai rokok. Produksi menurun sejak diberlakukannya kenaikan cukai rokok.

DPR yang menerima laporan ini, meminta pemerintah agar mengantisipasi peredaran rokok illegal menyusul kenaikan cukai rokok.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan hal ini merespons aspirasi dari para pengusaha rokok yang menyampaikan bahwa produksi rokok mereka menurun drastis.

Aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil Bea dan Cukai dan perusahaan rokok dalam rangka menerima masukan terkait penelaahan Cukai Hasil Tembakau di Kudus.

“Kami mendapatkan banyak masukan di antaranya terkait kenaikan tarif cukai rokok ini sangat memberatkan para pengusaha rokok. Dan tentu saja ini juga terkait dengan daya beli masyarakat yang terganggu. Tapi di sisi lain, maksud dari kenaikan cukai rokok dari pemerintah adalah supaya masyarakat lebih sehat,” kata Anis usai pertemuan di Kanwil Bea dan Cukai Jateng-DI Yogyakarta, Semarang, kemarin.

Anis mengatakan, kenaikan cukai rokok tersebut menyebabkan masyarakat beralih mengkonsumsi rokok ilegal. Menurutnya, hal ini meleset jauh dari tujuan diterapkannya kenaikan cukai rokok yaitu untuk mengendalikan konsumsi rokok karena alasan kesehatan. Sebab dampak lainnya adalah maraknya produksi rokok ilegal.

“Ketika tarif cukai dinaikkan. Kemudian, rokok legal menjadi mahal akhirnya masyarakat justru beralih ke rokok ilegal. Terbukti tadi dari kinerja salah satu kriteria salah satu kriteria dari DJBC Jawa Tengah itu banyak sekali menyita rokok-rokok ilegal di Jepara,” jelas Anis.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI tersebut memastikan aspirasi tersebut akan menjadi masukan BAKN dalam melakukan penelaahan. “Hal ini kan menjadi perhatian dan masukan yang penting bagi kami,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. ***