Terpilih Sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Romo Syafi’i: Relasi dengan Pemerintah Tidak Sepatutnya Dipertentangkan

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Romo Syafi’i memberikan sambutan usai terpilih sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Senin (13/7/2026). (Kemenag)

FAKTUAL INDONESIA: Wakil Menteri Agama RI Muhammad Romo Syafi’i menegaskan, relasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dengan pemerintah tidak sepatutnya dipertentangkan. Sebagai organisasi yang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui masukan dan kritik yang konstruktif.

“Kita berkewajiban memberikan dukungan sekaligus kritik yang solutif agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur benar-benar dapat diwujudkan bersama,” kata Wamenag Romo Syafi’i  dalam sambutannya usai terpilih sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI pada rapat harian dan serah terima kepemimpinan dari H. Abdullah Puteh, di Jakarta, Senin (14/7/2026).

 Romo Syafi’i menegaskan bahwa KAHMI harus mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dengan menghadirkan kritik yang solutif guna memperkuat agenda kemandirian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Romo, Indonesia telah memasuki fase baru pembangunan. Tantangan bangsa tidak lagi sebatas menjaga demokrasi, melainkan memastikan demokrasi mampu melahirkan bangsa yang berdaulat, mandiri, maju, adil, dan disegani di tingkat global.

“Sebagai intelektual, kita tidak boleh berhenti pada euforia demonstrasi. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus mengarah pada solusi yang memperkuat upaya mewujudkan kemandirian, swasembada, dan ketahanan nasional,” ujarnya.

Romo menilai ancaman terbesar Indonesia saat ini adalah berbagai bentuk ketergantungan, mulai dari pangan, energi, teknologi, pembiayaan, hingga informasi dan narasi. Karena itu, ia mengajak seluruh kader dan alumni HMI untuk berkontribusi memperkuat kemampuan bangsa agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, Romo memaparkan sejumlah agenda strategis nasional yang dinilai perlu mendapat dukungan sekaligus pengawalan dari KAHMI. Di antaranya penguatan kedaulatan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi nasional, swasembada energi, penguatan pertahanan negara, penguasaan teknologi strategis, hingga pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara.

Ia menilai berbagai program tersebut harus dikawal agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak kehilangan daya kritis, tetapi kritik yang kita bangun harus diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan program, bukan melemahkan tujuan besarnya,” tegasnya.

Romo juga mengajak seluruh alumni HMI yang berada di pemerintahan, parlemen, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai sektor strategis lainnya untuk bersinergi memenangkan agenda kemandirian nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta kekayaan budaya dan agama. Namun seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila bangsa Indonesia mampu keluar dari berbagai bentuk ketergantungan.

Pada kesempatan itu, Romo menyampaikan bahwa Majelis Nasional KAHMI akan menyusun rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional sebagai kontribusi pemikiran organisasi terhadap pembangunan nasional. 

Rekomendasi tersebut selanjutnya direncanakan akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan sekaligus masukan terhadap berbagai program strategis pemerintah. ***