Connect with us

Internasional

Situasi Ukraina Jadi Pengingat Pengelolaan Indo-Pasifik dan Penghormatan terhadap Hukum Internasional

Avatar

Diterbitkan

pada

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Ist).

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Situasi di Ukraina menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan kawasan Indo-Pasifik yang dilakukan dengan lebih hati-hati, serta penghormatan terhadap hukum internasional oleh semua pihak.

Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan Doha Forum saat dia menjadi pembicara pada sesi Peace and Prosperity in the Indo-Pacific, seperti dikatakan dalam pengarahan pers yang dipantau dari Jakarta, Senin (28/3/2022).
“Penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi komitmen semua pihak agar kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan damai, stabil, dan sejahtera,” ujar Menlu.

Menurut dia, penghormatan terhadap hukum internasional harus dilakukan secara konsisten dan bukan berdasarkan pick and choose, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Indonesia juga mengingatkan agar pembentukan kelompok-kelompok multilateral dan plurilateral yang telah dilakukan dapat menjadi building block guna menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan latar belakang pembentukan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang bertujuan untuk mencapai setidaknya tiga hal.

Advertisement

Pertama yakni untuk terus membangun paradigma positif dengan terus mengajak semua pihak mengembangkan budaya dialog dan kolaborasi, budaya kerja sama yang saling menguntungkan alih-alih zero sum, serta mengubah trust deficit menjadi kepercayaan strategis.
“Kedua, terus mengembangkan kerja sama konkret karena dengan melakukan kerja sama konkret dapat dicegah munculnya ketegangan,” tambahnya.

Terkait kerja sama konkret tersebut, dia menyampaikan empat prioritas kerja sama yang ditawarkan AOIP, yakni kerja sama maritim, konektivitas, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta perdagangan dan investasi.

Adapun poin ketiga adalah untuk mengembangkan arsitektur regional yang inklusif.

“Semangat inklusivitas ini menjadi lebih penting artinya saat ini. Inklusivitas dinilai lebih baik daripada kebijakan containment,” kata Retno.

Dalam penutupannya, Menlu menegaskan bahwa keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama harus menjadi sesuatu yang dapat diakses oleh semua masyarakat atau public goods.

Advertisement

Selama di Doha, Menlu juga melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak, di antaranya Menteri luar Negeri Qatar, Arab Saudi, Meksiko, Sri Lanka, dan Uni Eropa. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement