Internasional
Indonesia Ditunjuk sebagai Salah Satu Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan

Indonesia ditunjuk sebagai salah satu Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan. (Foto : istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA : Indonesia resmi menjadi salah satu Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) yang diprakarsai China bersama puluhan negara dan organisasi internasional.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyampaikan, posisi tersebut menjadi kehormatan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama global dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif.
“Indonesia memiliki perhatian yang sama dengan banyak negara dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Riza dalam rapat perdana Komite GPPAD di Beijing, Rabu (27/5/2026).
Dalam struktur kepengurusan forum tersebut, Indonesia menduduki posisi wakil ketua bersama Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, Uzbekistan, dan Pantai Gading. Sementara China bertindak sebagai ketua melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Zhang Lu.
Riza menegaskan pembangunan Indonesia saat ini diarahkan mulai dari desa sebagai pusat produksi pangan, ekonomi lokal, dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur desa, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan berbagai program untuk memperkuat ekonomi desa, termasuk pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program makan bergizi gratis bagi jutaan pelajar.
“Indonesia siap berkontribusi aktif dalam berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan bersama negara lain,” kata Riza.
Ia juga menyebut Indonesia ingin mempelajari pengalaman negara lain, terutama China, dalam menekan angka kemiskinan. Tidak hanya terkait program, tetapi juga sistem administrasi dan implementasi kebijakan di lapangan.
Dalam forum tersebut, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong mengajak seluruh anggota GPPAD memperkuat konsensus global untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dunia. China, kata dia, akan mendukung forum tersebut melalui penguatan dialog kebijakan, pelatihan sumber daya manusia, hingga proyek kerja sama berskala kecil namun berdampak langsung bagi masyarakat.
Liu mengungkapkan, hingga 2025 masih terdapat sekitar 800 juta penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional atau sekitar 9,9 persen populasi global.
GPPAD sendiri dibentuk atas prakarsa China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional sebagai wadah kolaborasi dalam berbagi pengalaman, strategi pembangunan, serta penguatan tata kelola pengentasan kemiskinan.
Forum tersebut juga membuka partisipasi pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, dan media untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.***