Penangkapan Budhi Sarwono: Hentikan Segera Pungli, Gratifikasi dan Korupsi

Ganjar Pranowo pimpin rapat internal di Banjarnegara. (Istimewa)

FAKTUALid – Pasca penangkapan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siang ini, Senin (6/9/2021) mendatangi Pemkab Banjarnegara, untuk menggelar rapat internal dengan jajaran pejabat disana.

Tiba di Banjarnegara pukul 12.00 WIB, Ganjar disambut Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Dalam rapat, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Budhi Sarwono oleh KPK, tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang menimpa Bupati, harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

“Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?,” tanya Ganjar kepada seluruh pejabat di Banjarnegara. Dan semuanya serentak menjawab setuju. “Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ucapnya.

Ganjar mengatakan, kedatangannya untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.

“Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian, saya sudah telpon Wakil Bupati dan responnya bagus,” katanya, selepas rapat.

Orang nomor satu di Jateng ini menegaskan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN untuk mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang.

“Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya,” jelasnya.

Ganjar meminta, unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK. “Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereformasi diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.

Pihaknya meminta, Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) supaya para ASN tidak melakukan korupsi.

“Saya juga berharap medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara tidak aktif, hanya BPBD nya saja yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semua saya minta membuka diri,” pungkasnya.

Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, menambahkan warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.

Syamsudin menjelaskan, pihaknya siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

“Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada Provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah,” pungkasnya.***