Hukum
TNI Siap Bantu Polri Berantas Begal di Sejumlah Wilayah

Maraknya begal di sejumlah wilayah Indonesia membuat TNI diterjunkan untuk membantu Polri. (Foto : istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA : Agus Subiyanto memberikan izin kepada jajaran prajurit TNI untuk membantu upaya penanganan aksi begal yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah. Keterlibatan TNI disebut sebagai bentuk dukungan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Muhammad Nas, menjelaskan bahwa tidak ada instruksi khusus terkait operasi pemberantasan begal. Namun, Panglima TNI mengizinkan kehadiran prajurit di lapangan untuk membantu Polri menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Keberadaan prajurit di lapangan merupakan bagian dari dukungan terhadap Polri dalam menjaga situasi keamanan,” kata Nas, Selasa.
Ia menegaskan TNI tidak akan terlibat langsung dalam proses penangkapan maupun penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Seluruh proses hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian.
Menurut Nas, sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih tugas di lapangan. Koordinasi antarinstansi dinilai penting agar penanganan aksi kriminal dapat berjalan efektif sesuai aturan hukum yang berlaku.
Maraknya kasus begal dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius aparat keamanan, termasuk di wilayah Jakarta Barat yang dinilai rawan tindak kejahatan jalanan.
Sebagai langkah antisipasi, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan kriminalitas.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengatakan pemerintah daerah akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan sistem pengamanan di lingkungan masing-masing.
“Kami akan mendorong penambahan CCTV di area gedung, kantor, tempat usaha, dan kawasan yang dianggap rawan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Jakarta Barat juga akan menerbitkan surat imbauan kepada instansi dan pelaku usaha untuk memperkuat pengawasan keamanan sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Langkah kolaboratif antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menekan angka kejahatan jalanan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat, terutama menjelang momentum libur panjang dan meningkatnya aktivitas warga di ruang publik.***