Home Hukum Tiga Strategi Utama Pencegahan Korupsi akan Ditanamkan KPK di Kemensos

Tiga Strategi Utama Pencegahan Korupsi akan Ditanamkan KPK di Kemensos

oleh Darto Darto

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Tiga strategi utama dalam mencegah praktik korupsi oleh setiap penyelenggara negara akan ditanamkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke segenap jajaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menerima Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait program PAKU Integritas di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Adapun program PAKU Integritas, kepanjangan dari Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas, merupakan gagasan KPK. Menteri Sosial Tri Risma Harini menyambut baik program itu untuk diterapkan di instansi yang dipimpinnya.

Dalam program itulah terdapat tiga strategi utama dalam pencegahan korupsi.

“Pertama, penindakan. Harapannya agar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pelakunya jera,” kata Ghufron.

Kedua, perbaikan sistem tata kelola keuangan, tata kelola penyelenggaraan layanan publik dan administrasi pemerintahan agar tidak ada celah bagi siapa saja untuk melakukan korupsi.

Terakhir, dalam menerapkan PAKU Integritas, KPK menggunakan strategi pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat agar menumbuhkan integritas dari dalam dirinya untuk tidak mau melakukan praktik korupsi.

Ghufron mengatakan tujuan utama dari program PAKU Integritas ialah untuk menyatukan visi bahwa sebagai aparatur negara, harus bisa menghadirkan fungsi dan tugas negara dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial termasuk di lingkup Kementerian Sosial.

“Kalau sudah empati dan kesadaran akan kehadiran tugasnya untuk menghadirkan negara dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, kami yakin kesadaran itu menumbuhkan komitmen,” katanya.

Kemudian, melalui program PAKU Integritas diharapkan para penyelenggara negara memiliki kesadaran bahwa uang yang ia kelola, wewenang yang dilimpahkan kepadanya bisa dilaksanakan secara konsisten untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia.

“Sehingga, dengan demikian tidak akan ada lagi koruptor di Kementerian Sosial,” ujarnya.

Di satu sisi, KPK juga menerima laporan bahwa Kemensos telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan integritas kepada jajarannya agar tidak tersandung korupsi.

Mulai dari sistem kepegawaian dengan memastikan semua layanan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan layanan yang berbau uang, hingga setiap belanja negara tidak hanya selesai pada laporan saja tapi dipastikan sampai pada sasarannya. Sebagai contoh penyaluran misalnya sembako.***