Connect with us

Hukum

Tiga dari Lima Pemkab/Pemkot di Kaltara Dinilai KPK Miliki Indeks Integritas Rendah

Avatar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi

FAKTUAL-INDONESIA:  Tiga dari lima pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki indeks integritas yang masih rendah.

“Tiga pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Tanjung Selor, Selasa (12/4/2022).

Indeks integritas pemerintah daerah di Kaltara sekitar 68,78 persen.

Sementara Indeks Integritas Nasional 2021 mendapat skor 72,4 atau berhasil melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan skor 70.

“Hasil ini diperoleh dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada Agustus hingga Oktober 2021,” ujarnya.

Advertisement

SPI dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi dan 0 menunjukkan sangat korup.

Ia mengatakan, terdapat delapan area terintegrasi dalam pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang, jasa, dan pelayanan perizinan.

“Termasuk kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa,” ucapnya.

Delapan area terintegrasi yang dilaksanakan tersebut, tuturnya, berguna membantu pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih.

Terkait survei penilaian integrasi, ia mengatakan bahwa KPK ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan.

Advertisement

Strategi pemberantasan korupsi, ucapnya, dilakukan melalui tiga pendekatan, seperti pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

“Hal ini yang terus kami lakukan untuk bisa membimbing pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.***

Lanjutkan Membaca
Advertisement