Connect with us

Hukum

Tak Penuhi Panggilan sebagai Saksi Abdul Gafur Mas’ud, KPK Ingatkan Andi Arief Kooperatif

Avatar

Diterbitkan

pada

Andi Arief (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kooperatif.

Hal tersebut disampaikan KPK lantaran Andi Arief tak memenuhi panggilan penyidik Senin (28/3/2022). Andi beralasan tidak mendapatkan surat pemanggilan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya bakal melakukan pemanggilan ulang terhadap Andi Arief

Karena itu, Ali meminta mantan Staf Khusus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut untuk datang jika sudah ada panggilan kedua dari lembaga antirasuah.

“Sebagai bagian dari ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya,” ujar Ali kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Advertisement

Ali belum bisa memastikan, kapan pemanggilan ulang terhadap Andi Arief tersebut. Namun dia mengatakan, Andi Arief rencananya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur 2021-2022. Kasus ini telah menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas’ud.

“Karena informasi dari saksi sangat penting bagi tim penyidik untuk mengungkap dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud) dan kawan-kawan ini menjadi makin terang,” katanya.

KPK, ujar Ali Fikri, tidaj bisa menerima alasan Andi Arief bahwa dia belum menerima surat panggilan.

Padahal, ucanya, KPK sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Andi Arief di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan.

“Sikap kooperatif dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan korupsi oleh KPK sangat diperlukan agar proses penegakkan hukumnya menjadi lebih efektif dan efisien,” ucapnya.

Advertisement

Di Partai Demokrat, Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas’ud menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Saat ditangkap KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud sudah tersangka suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Abdul Gafur Mas’ud diamankan bersama 10 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan Timur pada 12 Januari 2022 lalu.

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Plt Sekda PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro.

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman, serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Advertisement

Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi.

KPK telah memperoleh agenda ada beberapa pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar pada tahun 2021.

Pekerjaan itu antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca