Home Hukum Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Dilakukan Pembentuk Undang-undang, Perintah MK

Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Dilakukan Pembentuk Undang-undang, Perintah MK

oleh Darto Darto

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Perbaikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja harus dilakukan DPR RI dan Pemerintah. Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Bukan hanya perintah perbaikan undang-undang itu. MK pun memberi jangka waktu perbaikannya.

“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan.

Selain itu MK juga memerintahkan DPR dan Pemerintah memperbaiki UU Ciptaker maksimal 2 tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Anwar Usman.

Empat hakim konstitusi dissenting opinion yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan dan Arief Hidayat.

Atas putusan itu, ahli hukum tata negara Feri Amsari memberikan catatan khusus.

“Putusan ini sungguh menarik. MK membenahi secara luar biasa tata cara pembentukan UU. Putusan ini akan membuat DPR dan Pemerintah harus berhati-hati membuat UU,” kata pengajar Universitas Andalas Padang itu.

Meskipun begitu, kata Feri seperti dikutip dari detik.com, masih terdapat tanda tanya penting kenapa inkonstitusional bersyarat diberlakukan 2 tahun. Padahal dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Apapun itu, ini kemenangan baik bagi publik,” ucapnya.***