Home Hukum Kepala Daerah Diminta Ketua KPK Tidak Risih dengan Kerja-kerja Pemberantasan Korupsi

Kepala Daerah Diminta Ketua KPK Tidak Risih dengan Kerja-kerja Pemberantasan Korupsi

oleh Darto Darto

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Kepala daerah, termasuk Bupati Banyumas, tidak risih dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi selama merasa benar dalam menggunakan uang negara dan menjalankan amanat sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons Bupati Banyumas Achmad Husein yang berharap operasi tangkap tangan (OTT) tidak langsung penindakan tapi pencegahan.

Firli mendorong para kepala daerah tetap fokus bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan asas-asas pemerintahan.

“Kami membaca serta menyaksikan dan juga telah dimuat oleh berbagai media pemberitaan terkait dengan pernyataan dan harapan Bupati Banyumas untuk KPK. Inti pertanyaan bupati tersebut meminta KPK tidak langsung melakukan kegiatan tangkap tangan tetapi meminta diberitahukan terlebih dahulu. Merespons hal tersebut, KPK memberi saran untuk fokus bekerja baik dan benar sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/11/2021).

Pelaksanaan kerja-kerja KPK, ucapnya, akan selalu terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Mari mengambil hikmah dari keberadaan rasa takut. Rasa takut memang dibutuhkan dan ada baiknya untuk membuat seseorang mengukur perilaku baik dan buruk dan mencegah berperilaku koruptif,” ujar Firli.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Achmad Husein dan para kepala daerah lainnya tidak takut secara berlebihan.

“Takut yang berlebihan bisa menimbulkan terhambatnya pembangunan. KPK senantiasa mendampingi dan memberi masukan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mari bersatu membangun negeri yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi,” tuturnya.

KPK, ujarnya, akan terus melaksanakan fungsi-fungsi pencegahan, seperti melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, supervisi, koordinasi, dan monitoring sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

“KPK siap berkordinasi pencegahan dengan semua pihak. Akan tetapi, jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya, ditangkap,” kata Firli.

Achmad Husein telah mengklarifikasi atas cuplikan video yang viral di media sosial. Menurut dia, cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK bukan ranah penindakan.

“Yang namanya pencegahan ‘kan, ya, dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah,” katanya.***