Connect with us

Hukum

Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Kemenkeu: Presiden Minta Mahfud Jelaskan ke DPR, Benny Ingatkan Jangan Ewuh Pakewuh

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD siap menjelaskan ke DPR RI terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu dan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman harap konsisten

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD siap menjelaskan ke DPR RI terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu dan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman harap konsisten

FAKTUAL-INDONESIA: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bukan saja mendapat izin tapi diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di DPR RI untuk menjelaskan sejelas-jelasnya transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk itu Mahfud siap datang ke gedung parlemen pada Rabu (29/3) siang memberikan klarifikasi kepada DPR mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun Kemenkeu itu.

Dalam bagian lain, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Mahfud untuk konsisten membuktikan kebenaran pernyataan yang diungkapkannya ke publik terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu dan jangan ewuh pakewuh.

“Ada beberapa hal menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu, Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud MD usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Seperti pantauan media, antaranews.com melaporkan, Mahfud menyampaikan akan menjelaskan kepada DPR dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi.

Advertisement

“Karena Presiden kita menghendaki keterbukaan informasi. Sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud.

Dia menekankan siap datang ke gedung parlemen pada Rabu (29/3) siang mendatang bersama para pejabat eselon I dan para anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Jadi ketuanya saya (Ketua Komnas Pencegahan TPPU), anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita (saya) cukup ditemani oleh eselon satunya, itu saja saya siap datang hari Rabu,” kata dia.

Kehadiran Mahfud ke DPR berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud dalam berbagai kesempatan sebelumnya juga menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi kepada DPR mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut.

Jangan Mencla-mencle

Advertisement

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menanggapi cuitan Menkopolhukam Mahfud MD yang menantang dirinya agar menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (29/3).

“Oh, saya datang, pasti saya datang. Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewuh pakewuh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu,” kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Benny meminta Mahfud untuk konsisten membuktikan kebenaran pernyataan yang diungkapkannya ke publik terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan membukanya ke publik.

“Jangan dia ‘ngalihkan’ masalah, jangan dia ‘mencla-mencle’ istilah saya itu, ya kan? Dan konsisten,” ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan Mahfud selaku Ketua Komite TPPU yang mengaku mengetahui dugaan transaksi keuangan mencurigakan ratusan triliun rupiah di Kemenkeu apakah sudah melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Advertisement

“Kami meminta kejelasan, pertama apakah memang itu terjadi. Apakah itu ada atau tidak. Terus kalau ada mengapa selama ini tidak diproses. Padahal Pak Mahfud itu Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam,” ujarnya.

Benny mempertanyakan alasan Mahfud mengumumkan hal tersebut ke publik, alih-alih mengusutnya secara hukum. Menurut dia, Mahfud memiliki kewenangan yang memadai dalam menyelesaikan dugaan transaksi mencurigakan di tubuh kementerian.

“Dia dikasih kuasa yang melekat padanya sebagai Menkopolhukam maupun sebagai ketua komite bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tapi dia enggak lakukan malah mengumumkan kepada publik,” tuturnya.

Benny mempertanyakan pula posisi Mahfud dalam mengungkapkan ke publik soal transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu telah melaporkan dan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Untuk itu, Benny menilai apabila Mahfud tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari pernyataannya tersebut maka akan memberi dampak terganggunya stabilitas di Tanah Air.

Advertisement

“Omongan Mahfud, tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah presiden, yang kena dampaknya itu adalah pemerintahan,” kata dia.

Namun, dia menolak bahwa dirinya disebut menantang Mahfud untuk kebenaran terkait pernyataan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu. Benny menyebut dirinya hanya ingin mengklarifikasi terkait kebenarannya.

“Ini maksudnya untuk mendukung dia supaya dia buka untuk membangun Indonesia bersih, tapi kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan maka saya menilai, saya menganggap, Pak Mahfud telah bermain politik,” kata Benny.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan siap menghadiri undangan Komisi III DPR RI untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).

“Bismillah, mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menkopolhukam/Ketua KNK-PP-TPPU (Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Saya sudah siap hadir,” cuit Mahfud melalui akun pribadinya @mohmahfudmd pada Minggu (26/3).

Advertisement

Selain Benny, Mahfud bahkan menantang tiga anggota Komisi III DPR RI, yakni Arteria Dahlan dan Arsul Sani untuk hadir dalam rapat tersebut guna mengungkap kebenaran dari pernyataannya.

“Saya tantang Saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu pula Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” tambahnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komite TPPU dijadwalkan akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement