Connect with us

Hukum

Siap Menghadapi PK Kudeta Partai Demokrat, Menkumham Yasonna Tidak Mau Ikut Campur

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan sambutan usai melantik lima orang pimpinan tinggi madya di Gedung Sentramulia Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan sambutan usai melantik lima orang pimpinan tinggi madya di Gedung Sentramulia Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023)

FAKTUAL-INDONESIA: Kementerian Hukum dan HAM           siap memberikan jawaban dalam menghadapi peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kudeta Partai Demokrat.

Bahak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral saat menanggapi upaya hukum berupa PK terkait dengan kudeta Partai Demokrat

Yasonna menyatakan kesiapan Kemenkumham untuk memberikan jawaban dalam menghadapi PK di Mahkamah Agung, mengingat Kemenkumhamlah yang menyatakan Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami tentu akan menjawab kalau ada (PK). Ini soal normal saja,” ucap Yasonna.

Yasonna Laoly menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral saat menanggapi upaya hukum PK itu.

Advertisement

“Kalau dia mengajukan ke pengadilan, ‘kan ada upaya hukum. Ada di PTUN, kasasi, PK, ‘kan begitu. Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau (ikut) campur,” ujar Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna meminta kepada seluruh pihak untuk menaati hukum yang berlaku dan berlaku sebagaimana ketentuan hukum.

“Kita harus taat hukum, ini negara hukum,” ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kudeta Partai Demokrat.

“Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/4)

Advertisement

PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara: 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.

Di sisi lain, Moeldoko mengaku tidak mengurus pengajuan PK terhadap putusan kasasi yang memenangkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Ora ngerti (tidak paham) aku urusannya,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti Jakarta, Senin (3/4). ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement