Connect with us

Hukum

Sengketa Hotel Sultan: Pontjo Sutowo Menggugat, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto Menjawab

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo (kiri) kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto terkait sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta

Gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo (kiri) kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto terkait sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta

FAKTUAL-INDONESIA: Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto  terkait sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pontjo menggugat Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang memutuskan tanah dan bangunan Hotel Sultan kembali ke pangkuan pengelolaan negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Menghadapi gugatan Pontjo itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menjawab dengan menyatakan, institusinya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo dengan mengikuti proses beracara di pengadilan tata usaha negara.

Seperti dilansir, website PTUN Jakarta pada Rabu 1 Maret 2023, gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT. Pontjo Sutowo memberikan kuasa kepada Erwin Ardianto Utomo, untuk menggugat Menteri ART/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Advertisement

Sebagaimana dikutip dari Putusan PN Jaksel Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel disebutkan Indobuildco diberi tugas oleh Pemda DKI Jakarta membangun gedung Konferensi pada 1971.

Salah satunya sebuah hotel bertaraf internasional yang harus selesai pada 1974. Tujuannya adalah sebagai tempat Konferensi PATA (Pacific Area Travel Association) ke-23 di Jakarta. Indobuildco lalu mendapatkan hak pengelolaan lahan di atas tanah 13 hektare.

Lalu terbit Sertifikat HGB Nomor 26 dengan luas 57.120 meter per segi dan HGB Nomor 27 seluas 83.666 meter per segi. HGB itu berlaku selama 30 tahun atau habis pada 2003.

Di sisi lain, BPN menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara cq Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Bung Karno tahun 1989. SK tersebut memasukkan tanah HGB nomor 26 dan 27.

Pada tahun 2000, Indobuildco mengajukan perpanjangan Sertifikat HGB untuk 20 tahun sehingga habis pada Maret 2023. Atas hal itu, Indobuildco menggugat ke PTUN Jakarta berharap bisa kembali mendapatkan HGB atas kawasan itu.

Advertisement

Dalam petitumnya, Pontjo meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Dalam keputusan 169/HPL/BPN/89 khusus Nomor Urut 26 dan 27, Status Tanah (No.Urut 26) Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 26/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 584/VI/JP/1989) Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Advertisement

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengikuti Proses

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyampaikan institusinya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo dengan mengikuti proses beracara di pengadilan tata usaha negara.

“Sikap Kementerian ATR/BPN atas gugatan tersebut adalah kami mengikuti proses beracara di pengadilan tata usaha negara (PTUN), sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” ujar Hadi dalam konferensi pers berkenaan dengan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.

Advertisement

Gugatan tersebut terkait dengan hak kelola lahan di kawasan Senayan tempat dibangunnya Hotel Sultan.

Hadi lalu menyampaikan objek perkara dalam gugatan yang dilayangkan oleh Pontjo itu adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 169/HPL/BPN/89 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989 beserta daftar lampirannya nomor urut 26 dan 27.

Menurut Hadi, objek gugatan yang diajukan Pontjo Sutowo sebelumnya telah diperiksa, diadili, dan diputus dalam Perkara Perdata Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel.

“Dalam perkara itu, telah diputus di Mahkamah Agung sampai peninjauan kembali 1, 2, 3, dan 4, yang keseluruhan amar putusannya menyatakan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 169/HPL/BPN/89 tertanggal 15 Agustus 1989 sah,” lanjut Hadi.

Hadi juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN akan mempertahankan produk hukum tersebut karena telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advertisement

“Kami juga meyakini akan memenangkan kembali perkara tersebut,” ucap dia.

Sebelumnya, Pontjo Sutowo mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto pada 28 Februari 2023. Dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta, gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 71/G/2023/PTUN.JKT. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement