Pihak Ruben Onsu Siapkan Audit Keuangan soal Nafkah Anak hingga Rp263 Juta

Pihak Ruben Onsu pertanyakan nafkah Rp 200 jutaan untuk anak di bawah umur. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih belum usai.  Pihak Ruben Onsu berencana melakukan audit terhadap penggunaan uang nafkah yang selama ini diberikan untuk kebutuhan anak-anaknya. Langkah tersebut dipertimbangkan karena nominal nafkah yang disebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan dinilai perlu disertai rincian penggunaan yang jelas.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan dana yang diberikan kliennya merupakan hak anak. Karena itu, penggunaan uang tersebut dinilai perlu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Menurut Minola, transparansi tersebut juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan anak-anak Ruben dan Sarwendah benar-benar terpenuhi sesuai dengan dana yang diberikan.

“Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan ke mana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya,” kata Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Minola mempertanyakan besarnya pengeluaran bulanan yang disebut berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp263 juta. Menurutnya, angka tersebut cukup besar untuk kebutuhan anak yang masih di bawah umur sehingga diperlukan rincian pengeluaran.

“Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya Rp200 juta sampai Rp263 juta per bulan?” ujarnya.

Pihak Ruben Pertanyakan Rincian Pengeluaran

Selain nafkah bulanan, pihak Ruben juga menyoroti adanya tagihan kartu kredit Sarwendah yang disebut berkaitan dengan kebutuhan anak. Ruben ingin memastikan pembayaran tersebut memang digunakan untuk kepentingan anak dan tidak bercampur dengan pengeluaran pribadi.

Minola mengatakan pihaknya telah meminta rincian penggunaan dana agar dapat diketahui secara pasti kebutuhan anak setiap bulan. Namun, menurut dia, hingga kini belum terdapat pembukuan atau bukti tertulis yang dianggap cukup untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut.

Jika persoalan transparansi itu tidak menemukan titik temu dalam proses mediasi, tim hukum Ruben membuka kemungkinan menggunakan jasa auditor independen.

“Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan,” tutur Minola.

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui apakah dana sebesar Rp200 juta hingga Rp263 juta per bulan benar-benar digunakan seluruhnya untuk kebutuhan anak.

Minola menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai jumlah uang yang dikeluarkan, melainkan bagaimana dana yang menjadi hak anak tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai wali yang menerima dan mengelola nafkah untuk anak memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut secara terbuka.

“Karena seorang wali ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah,” pungkasnya.

Rencana audit tersebut menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan pihak Ruben di tengah proses mediasi terkait persoalan nafkah dan hak asuh anak.***