Subsidi BBM Perlu Dibenahi, Pemerintah Diminta Ikuti Malaysia

Pemerintah dinilai masih harus benahi sistem penyaluran BBM di tengah ketegangan geopolitik saat ini. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Pemerintah Indonesia dinilai perlu segera mereformasi sistem subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang disarankan adalah mengombinasikan kebijakan harga terjangkau dengan pengaturan kuota konsumsi.

Pengamat energi Sofyano Zakaria menilai langkah tersebut penting untuk mencegah pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas subsidi.

“Tanpa keberanian melakukan perubahan, subsidi BBM berisiko terus menguras anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang adil,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Sofyano, perbedaan utama antara sistem subsidi BBM di Indonesia dan Malaysia terletak pada mekanisme distribusi. Malaysia dinilai lebih tegas dalam memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak.

Ia menjelaskan, Malaysia telah menerapkan sistem berbasis kuota dan identitas individu, sehingga distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih terkontrol. Dalam skema tersebut, setiap individu mendapatkan jatah sekitar 200 liter BBM jenis RON95 per bulan. Jika konsumsi melebihi batas, pembelian dilakukan dengan harga pasar.

“Pendekatan ini tidak hanya menjaga harga tetap terjangkau, tetapi juga mengatur siapa yang berhak dan seberapa banyak konsumsi yang diperbolehkan,” jelasnya.

Model tersebut dinilai efektif dalam menekan potensi pemborosan sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan kebijakan harga BBM murah tanpa diimbangi sistem pengendalian distribusi yang memadai. Kondisi ini dinilai membuka peluang penyimpangan, termasuk konsumsi oleh kelompok yang tidak berhak seperti pemilik kendaraan besar maupun sektor industri.

“Harga memang relatif terjangkau, tetapi tanpa pembatasan yang jelas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani APBN,” kata Sofyano.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada murah atau mahalnya harga BBM, melainkan pada ketepatan sasaran penerima subsidi.

Lebih lanjut, Sofyano menilai sistem berbasis kendaraan dan barcode yang saat ini diterapkan di Indonesia belum optimal. Skema tersebut masih menyisakan celah penyalahgunaan, seperti pengisian berulang hingga distribusi ilegal.

Sebagai alternatif, sistem berbasis individu dinilai lebih akurat dan sulit dimanipulasi.

Meski demikian, penerapan sistem kuota juga tidak lepas dari tantangan. Kelompok dengan kebutuhan BBM tinggi, seperti sektor transportasi, berpotensi terdampak. Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat dapat memicu resistensi publik apabila tidak disertai komunikasi yang efektif.

Ia menambahkan, kebijakan harga BBM yang dijaga tetap rendah memang mampu menciptakan stabilitas jangka pendek. Namun, kondisi tersebut membawa konsekuensi besar terhadap beban anggaran negara serta efektivitas penyaluran subsidi.***