Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang Ditolak, Ini Alasannya

KRL hampir setiap hari penuh berjubel penumpang. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak merekomendasikan rencana PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang. Apa alasannya?

Salah satu poin yang membuat BPKP tidak merekomendasikan impor adalah armada kereta yang ada saat ini dinilai sudah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga belum diperlukan tambahan kereta.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengungkapkan, menurut laporan BPKP hingga saat ini masih ada sarana yang bisa dioptimalkan oleh KCI untuk menunjang operasi KRL.

“Ada beberapa alasan teknis dari BPKP terkait dengan impor ini kurang tepat karena beberapa unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk penggunaannya,” kata Seto dalam keterangan pers di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2023).

Seto memaparkan BPKP menjelaskan dalam hasil auditnya saat ini ada sekitar 1.114 unit KRL yang dioperasikan KCI, kemudian 48 unit KRL diberhentikan operasinya, dan 36 unit diupayakan untuk dikonservasi atau dipensiunkan.

BPKP menemukan total sarana yang ada saat ini masih bisa melayani jumlah kebutuhan penumpang KRL. Tahun ini, dengan 1.114 unit yang ada, KCI melayani total 273,6 juta penumpang per tahun atau sekitar 800-900 ribu penumpang per hari.

Bila dibandingkan, di tahun 2019, KCI dapat melayani penumpang lebih banyak dengan jumlah sarana yang lebih kecil. Pada 2019, armada yang siap digunakan 1.078 unit, namun dapat melayani penumpang hingga 336,3 juta per tahun atau mencapai 1 juta penumpang per hari.

BPKP juga menyatakan sampai saat ini okupansi KRL dinilai belum penuh dan mencapai 100%. Di tahun ini saja baru mencapai 62,75% saja rata-rata tingkat keterisian kereta commuter line.

“Overload memang terjadi pada jam peak hours, namun secara keseluruhan untuk okupansi itu di 2023 masih cuma 62,75%. Sementara di 2024 diperkirakan masih 79% dan 2025 itu masih di 83%, ini data saya dapat dari BPKP,” ungkap Seto.

Rencana impor KRL bekas Jepang buat gantikan armada pensiun. Cek halaman berikutnya.

Sebelumnya, impor KRL bekas Jepang rencananya dilakukan untuk menggantikan beberapa armada yang harus pensiun. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba pernah menjelaskan pada tahun ini ada 10 rangkaian kereta yang harus pensiun. Sementara itu pada 2024 ada 19 rangkaian lagi yang harus pensiun.

Cuma yang mendesak adalah untuk menggantikan 10 rangkaian kereta yang pensiun tahun ini. Kereta yang diimpor bukan untuk menambah kapasitas kereta yang dioperasikan KAI, namun hanya mengganti beberapa kereta yang pensiun saja, sehingga armada KCI tidak berkurang.

“Ada yang butuh konservasi. Ini yang butuh support, supaya kereta eksisting tidak berkurang,” ungkap Anne ketika ditemui di kantornya, Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).

KCI juga sudah melakukan forum group discussion (FGD) dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah impor kereta bekas dari Jepang ini. FGD itu pun dihadiri oleh semua pihak, mulai dari lintas kementerian, pengamat, hingga pengguna.

Hasilnya, impor kereta bekas memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang mau pensiun. Ada pilihan lain dengan melakukan peningkatan teknologi pada kereta yang mau dipensiunkan. Hanya saja pilihan itu butuh waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya.

“Mengingat ini sudah sangat dibutuhkan, kami memilih opsi untuk mengimpor kereta tidak baru untuk mengganti kereta yang dikonversi tadi,” sebut Anne.

Anne pun menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan impor kereta bekas dari Jepang. Pihak Ditjen Perkeretaapian sebagai regulator utama perkeretaapian sudah setuju KCI mengimpor kereta dari Jepang.

Namun, keputusan terakhir soal impor KRL bekas yang diambil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan adalah menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP. Kini hasil audit BPKP menyatakan impor KRL bekas tidak direkomendasikan untuk dilakukan.***