Purbaya Sebut Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India, Tak Bebani Fiskal Negara

Purbaya sebut rencana impor 105 ribu mobil dari India tak akan ganggu fiskal. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Pada Senin (23/2/2026), dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kinerja dan Fakta (KiTa) di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan membebani kondisi fiskal negara.

Dia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

Baca Juga : Purbaya Soroti Kisruh Penonaktifan PBI JKN, Minta Perbaikan Tata Kelola dan Sosialisasi

“Jadi, risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” ujarnya dia.

Dalam hal ini, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang memang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru.

Diberitakan sebelumnya, PT Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai total mencapai Rp24,66 triliun. Armada tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem logistik Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Baca Juga : OTT Melanda Lembaga Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Titik Masuk untuk Memperbaiki

Pengadaan kendaraan niaga tersebut untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.

Rencana impor ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN), DPR dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) karena dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi mobil dalam negeri.***