Connect with us

Ekonomi

Luhut Janji, Pemerintah Segera Bayar Utang Minyak Goreng Senilai Rp 474,8 Miliar

Avatar

Diterbitkan

pada

Menteri Luhut janji pemerintah segera lunasi utang minyak goreng kepada para pengusaha. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp 474,8 miliar kepada para pengusaha.

Hal ini diungkap langsung oleh Menteri Luhut yang menilai bahwa ini adalah memalukan. Karena itu, Luhut telah meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomunikasi dengan pengusaha minyak goreng terkait penyelesaian utang tersebut.

“Saya secara khusus meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk segera berkomunikasi dengan para pelaku usaha dan melunasi kewajiban pembayaran utang,” tulis Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Pada kesempatan itu Luhut berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain memalukan pemerintah, kata dia, hal semacam ini bakal menjadi sorotan masyarakat.

“Jadi sebenarnya ini sudah diaudit oleh BPKP, kita akan menyelesaikan pembahasan minyak goreng ini sehingga nanti kalau kejadian semacam ini seperti kemarin beras, pedagang-pedagang itu tidak komplain ‘Pemerintah kok belum bayar kepada kami’ itu kan memalukan kita juga sebagai pemerintah. Jangan rakyat ini melihat ini pemerintahan ini pemerintahan apa kok dia berutang nggak bayar sama kita,” paparnya.

Advertisement

Oleh karena itu diadakanlah rapat koordinasi demi menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut pemerintah perlu melihat nasib pengusaha yang terkendala bisnisnya akibat belum mendapat bayaran.

“Jangan rakyat menderita, makanya saya tanya semuanya yang bersangkutan yang terlibat bahwa harus sudah bisa dilakukan. Kita semua pejabat pemerintah ini, kaya gini-gini kan kasihan pedagang-pedagang itu. Kan modal dia ini kan jadi terhenti berputar dan cost of fund-nya dia kan ada,” ujarnya.

“Jadi saya mohon kita harus paham lah, mereka itu kan modalnya ya terbatas juga. Kalau ada dokumen-dokumen yang belum beres dibantu lah membereskannya. Saya kira bisa dibantu itu,” tutup Luhut.

Sebelumnya, terkait kisruh utang minyak goreng ini, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah menuntut pemerintah untuk memberikan transparansi dan klarifikasi terkait nilai yang akan dibayarkan kepada para pengusaha.

Pasalnya, peritel telah menjalankan kewajibannya untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14 ribu per liter, sebagaimana arahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.***

Advertisement

Lanjutkan Membaca
Advertisement