KSPI dan Partai Buruh Gelar May Day 2026 di Monas Usai Bertemu Presiden Prabowo

Presiden KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers daring. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA :  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memutuskan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan tersebut diambil usai dialog langsung dengan Presiden yang berlangsung sekitar 1,5 jam pada 28 April 2026. Dalam pertemuan itu, KSPI menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian kalangan buruh.

“Setelah berdiskusi dengan Presiden mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya aksi May Day direncanakan berlangsung di kompleks DPR RI. Namun, lokasi tersebut dialihkan ke Monas setelah adanya ruang dialog dengan pemerintah terkait berbagai tuntutan buruh.

Menurut Said, May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pembuat kebijakan. Dari total 11 isu yang diajukan, beberapa di antaranya telah mendapatkan respons dan penegasan dari Presiden.

Dalam perayaan di Monas, KSPI memperkirakan akan mengerahkan sekitar 50 ribu massa, sementara total buruh yang hadir bersama berbagai serikat pekerja lainnya diprediksi mencapai 100 ribu orang.

Selain di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, mencakup puluhan provinsi dan ratusan kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar.

KSPI mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan merayakan May Day secara damai. “Kami mengajak seluruh buruh untuk tetap tertib, damai, dan tidak melakukan tindakan anarkis,” kata Said.

Dalam momentum tersebut, KSPI akan mengusung 11 isu utama, antara lain pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan upah murah, reformasi pajak, perlindungan industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja termasuk pengemudi ojek online.

Said juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan buruh. Pemerintah, kata dia, juga berkomitmen menindaklanjuti sejumlah isu yang masih dalam proses, termasuk pembahasan regulasi ketenagakerjaan dan langkah antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pertemuan ini membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan buruh. Ada harapan dan proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

KSPI menilai komunikasi yang terjalin dengan pemerintah menjadi sinyal positif bagi perjuangan buruh ke depan, sekaligus memastikan aspirasi pekerja tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.***