Kemenpar dan BPJPH Percepat Sertifikasi Halal UMKM di 1.500 Desa Wisata

Kemenpar dan BPJPH percepat sertifikasi halal di 1.500 desa. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat sinergi untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia.

Hingga akhir Mei 2026, program kolaborasi tersebut telah menghasilkan puluhan ribu sertifikat halal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sektor pariwisata nasional.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

“Kolaborasi ini telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Widiyanti saat menghadiri penyerahan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.

Dalam kunjungan kerja yang turut dihadiri Kepala BPJPH, Haikal Hasan, Widiyanti menjelaskan bahwa program percepatan sertifikasi halal merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Program tersebut mulai dirintis pada Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Setelah menunjukkan hasil positif, cakupannya diperluas secara signifikan sejak akhir 2025 hingga menjangkau 1.500 desa wisata di berbagai wilayah Indonesia.

Di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, sebanyak 123 pelaku usaha dengan total 139 produk UMKM telah memperoleh sertifikat halal hingga 30 Mei 2026.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu produk, penguatan kepercayaan wisatawan, serta upaya memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kemenpar juga memberikan apresiasi kepada BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan para pelaku UMKM yang aktif mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Ke depan, sinergi lintas sektor ini akan terus diperkuat agar desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang semakin tinggi, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” kata Widiyanti.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik program sertifikasi halal bagi UMKM di wilayahnya. Menurutnya, sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk kuliner yang disajikan di destinasi wisata.

Ia meyakini jaminan kehalalan produk akan memberikan rasa nyaman bagi pengunjung dan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke berbagai destinasi wisata di Kulon Progo maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kepercayaan wisatawan akan semakin kuat karena mereka merasa yakin terhadap makanan yang disajikan, mulai dari bahan hingga proses pembuatannya. Hal ini tentu dapat mendorong peningkatan kunjungan wisata ke berbagai destinasi di Kulon Progo dan DIY,” ujar Agung.***