Demo Buruh di Gedung DPR : Sindir DPR Mudah Susun Kenaikan Gaji, Buruh Susah Naik Gaji

Situasi demo buruh yang berubah jadi anarkis karena massa yang datang tiba-tiba usai para buruh bubar . (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Puluhan ribu buruh menggelar aksi demo di sejumlah daerah. Di Jakarta, demo buruh itu digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Aksi demo  buruh berjalan damai sesuai janji mereka sebelumnya. Namun pada sore hari, saat para buruh bubar, datang aksi lain yang mengaku dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Sejumlah pendemo membuat rusuh dengan melempar botol aqua dan batu. Hingga pukul 21:00 malam, massa aksi buruh masih bertahan di sekitar DPR.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah mengatakan, demo kali ini bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan”.

Demo ini merupakan bentuk kekecewaan pekerja terhadap pemerintahan dan parlemen. Menurutnya, para pekerja sudah mencapai titik jenuh dengan apa yang telah terjadi di Tanah Air.

Baca Juga : Jika Demo Buruh Ricuh, Jalur KRL Tanah Abang-Palmerah Bakal Ditutup

“Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan,” kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/8/2025).

Sindir Gaji DPR

Di depan Gedung DPR, Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Said Iqbal dalam orasinya menyindir gaji besar anggota DPR.

Dia menyebut, massa aksi buruh harus berjuang keras bahkan turun ke jalan hanya untuk mendapatkan kenaikan upah ratusan ribu rupiah. Sementara itu, anggota DPR RI dengan mudah menyusun gajinya sendiri yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

“Buruh gajinya rata-rata Rp 5 juta. Bahkan masih banyak yang Rp 3 juta di daerah. Lihat DPR gajinya berapa? Gajinya 100 juta sebulan!” ujar Said Iqbal dalam orasinya.

Pernyataan itu memicu sorakan hingga teriakan makian dari ribuan massa aksi yang menyoroti kinerja DPR. Said kemudian menyerukan mogok nasional jika tuntutan buruh tidak dipenuhi. “Siap mogok nasional? Siap setop produksi? Kita kasih liat ke mereka siapa kita!” ujarnya berapi-api.

Dalam aksi ini,  buruh menyuarakan enam tuntutan utama: Menghapus sistem outsourcing. Menolak kebijakan upah murah. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Baca Juga : Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Ditangkap, Diduga Hasut Aksi Demonstrasi di Jakarta

Selain membawa tuntutan utama, unjuk rasa juga mendesak pemotongan gaji untuk para anggota DPR RI sebesar 20-30 persen. Pemotongan ini diusulkan sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat dan solusi atas defisit anggaran negara.

Sebelumnya, dalam akun TikTok pribadinya, pada Rabu (27/8/2025) Said Iqbal mengatakan bahwa demonstrasi ini merupakan aksi damai dari berbagai serikat buruh di berbagai daerah. Di antaranya, Serang, Bandung, Semarang,  Surabaya,  Medan,  Banda Aceh,  Batam,  Bandar Lampung, Banjarmasin,  Pontianak, Samarinda,  Makassar,  Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.

“Di luar itu serempak di seluruh Indonesia melakukan aksi pada hari dan jam yang sama. Antara lain di Bandung, Jawa Barat itu sekitar 4.000 buruh bersama kawan-kawan mahasiswa. Di Serang, Banten sekitar 3.000 buruh bersama mahasiswa. Di Surabaya ada 5.000 buruh bersama mahasiswa juga dan elemen lainnya,” jelas dia.

Dia mengatakan ada kelompok mahasiswa yang akan ikut demo hari ini. Dia menjamin demo yang dilakukan massa buruh bakal berlangsung tertib.

Memilih WFH
Polda Metro Jaya menurunkan 4.969 personel untuk mengamankan massa demo di DPR RI pada 28 Agustus. Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, setidaknya ada 2.000 pendemo yang diprediksi turun ke DPR untuk menyampaikan aspirasi.

Baca Juga : Polisi Tangkap 1.240 Orang saat Demo Ricuh di DPR, 10 Jadi Tersangka

“Jadi Polda Metro Jaya menurunkan atau menyiapkan 4.969 personel ya, gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jajaran, kemudian dari TNI, dari Kodam Jaya, kemudian dari stakeholder lainnya yaitu Pemprov DKI,” kata Ade Ary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Ade Ary mengatakan masyarakat di sekitar DPR RI tak perlu khawatir lantaran Polda Metro mengamankan situasi dengan baik.

Sementara rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sekitar area Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR.

Di sisi lain, sejumlah karyawan yang lokasi kantornya dekat dengan lokasi demo, memilih bekerja dari rumah atau WFH.

Lisa (45) salah satu pegawai bank swasta di area Senayan, Jakarta mengaku telah meminta izin atasannya untuk bekerja dari rumah. “Karena kan rumah saya di Grogol, lewat depan Gedung DPR kalau mau ke kantor. Jadi, atasan saya mengizinkan,” kata dia.

Baca Juga : Situasi Indonesia Mulai Kondusif Pasca demonstrasi, Kata Menko Pulkam

Demikian pula dengan Yudi (38), salah satu pegawai di kawasan Gatot Subroto, telah meminta izin atasannya untuk bekerja dari rumah. “Kantor saya tidak libur, tapi karena rumah saya di Cengkareng, lewat gedung DPR, jadi saya minta izin kerja di rumah daripada pulangnya susah,” kata dia.

Mengutip Antara, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang meminta para pegawai untuk menyesuaikan sistem kerja dengan work from home (WFH) karena akan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah serikat buruh ke area sekitar kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan WFH untuk pegawai DPR. Menurut dia, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar.***