Danantara Kaji Rencana Suntik Dana PSO untuk Operasional Whoosh

CEO Danantara Roslan Roeslani bahas soal utang Whoosh bersama Presiden di Istana, 5 November 2025. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntik dana public service obligation (PSO) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk turut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ke depannya.

Hal itu diungkap Rosan kepada wartawan usai rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore (5/11/2025).

Baca Juga : Purbaya Bilang, Danantara Bisa Lunasi Utang Whoosh Tanpa APBN

Menurut dia, pembicaraan tentang hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata dia.

“Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

Baca Juga : Pemprov DKI Jakarta Sepakati Bangun PLTSa dengan Danantara

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

“Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).***