Connect with us

Ekonomi

Buruan Beli Rumah, Pemerintah Masih Bebaskan Pajak 100% Hingga Juni

Avatar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi perumahan baru yang siap dijual. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Pemerintah masih akan membebaskan biaya pajak pembelian rumah 100% alias gratis hingga Juni 2024 mendatang. Tentu saja ini bisa meringankan masyarakat dalam pembelian rumah.

Pembebasan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendorong daya beli masyarakat untuk membeli rumah.

Pembebasan pajak ini tertuang  pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut berlaku saat mulai diundangkan 13 Februari 2024.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) biasanya dikenakan saat membeli rumah atau rumah susun. Besaran yang harus dibayarkan yaitu 11% dari harga properti yang dijual. Namun, dengan aturan tersebut pembeli tidak perlu bayar PPN 11% ketika membeli rumah karena ditanggung 100% oleh pemerintah.

Meski demikian, ada beberapa persyaratan untuk bisa menikmati PPN 100% ditanggung pemerintah, yaitu untuk setiap 1 orang pribadi hanya bisa membeli 1 rumah tapak atau 1 rumah susun. Sebagai informasi, orang pribadi yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan.

Advertisement

Tak hanya itu, warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi warga negara asing juga bisa mendapatkan insentif ini.

Syarat selanjutnya, harga rumah tapak atau satuan rumah susun Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan atau pekerjaan sudah selesai.

Untuk diketahui, PPN ditanggung pemerintah 100% diberikan untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sementara itu, untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah hanya 50% saja.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement