KSSK Terus Perkuat Koordinasi Untuk Identifikasi dan Antisipasi Potensi Risiko Kuartal III

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Humas Kemenkeu)

FAKTUALid – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat lonjakan kasus varian delta Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus menjaga sinergi antara empat komponen KSSK ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers KSSK yang dilakukan secara virtual pada Jumat (6/8/2021).

Untuk pengendalian penyebaran varian Delta Covid-19 serta upaya mitigasi dampak sosial ekonomi dari PPKM Darurat, Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran baik untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan pemulihan sektor usaha.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengungkapkan bahwa BI terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Berbagai langkah yang ditempuh Bank Indonesia seluruh kebijakannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sinergi yang erat bersama Pemerintah dan KSSK. Kami merasa optimis dan yakin dengan sinergi langkah-langkah ini akan membawa perbaikan pemulihan ekonomi ke depan,” terang Perry.

Selanjutnya, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa sektor jasa keuangan secara umum dalam kondisi stabil dengan indikator kehati-hatian juga terjaga baik, dan terjadi peningkatan kinerja pada triwulan II 2021. Intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dengan risiko kredit yang terjaga. Serta, intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dengan risiko kredit yang terjaga.

“OJK akan terus memonitor perkembangan stabilitas sistem keuangan baik melalui pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan non bank,” tambah Wimboh.

Sejalan dengan itu, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi. Pada bulan Mei 2021, LPS kembali menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,00% dan 6,50%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,50%.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, likuiditas perbankan yang longgar, dinamika risiko di pasar keuangan yang relatif terkendali, serta masih diperlukannya upaya penurunan biaya dana dalam rangka mendorong penurunan suku bunga kredit.

Dari sisi penjaminan simpanan, per Juni 2021 jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 99,92% dari total rekening atau setara dengan 360.964.146 rekening.  

Perkembangan korporasi di berbagai level dan sektor usaha juga menjadi salah satu fokus monitoring KSSK, termasuk identifikasi lebih dini atas potensi risiko yang mengancam keberlangsungan usaha korporasi serta risiko spillover effect terhadap stabilitas ssstem keuangan.

Berdasarkan pemantauan dan identifikasi tersebut akan dilakukan koordinasi dan sinergi lembaga anggota KSSK dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang mungkin timbul. Koordinasi dan sinergi tersebut, tidak hanya terbatas pada lembaga anggota KSSK, namun akan diperluas dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Otoritas lain apabila diperlukan.

“Melalui koordinasi dengan lembaga di luar KSSK, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang mendukung efektivitas implementasi dan tercapainya tujuan dari masing-masing kebijakan demi menjaga SSK dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” tutup Menkeu.

Tumbuh Positif

Sebelumnya,  Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2021 yang berhasil tumbuh positif sebesar 7,07% menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar.

“Triwulan kedua menggambarkan arah pemulihan ekonomi sudah benar, strategi pemulihan ekonomi juga sudah benar, dan sudah mulai menghasilkan dampak atau hasilnya,” kata Menkeu dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/8/2021).

Pemulihan ekonomi ini dapat dilihat dari seluruh mesin pertumbuhan yang sekarang sudah mulai pulih kembali. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,9%, investasi berada di 7,5%, perdagangan tumbuh di 9,4%, sektor konstruksi tumbuh 4,4%, transportasi di 25,1%, serta akomodasi makanan dan minuman sebesar 21,6%.

Sektor manufaktur yang merupakan kontributor hampir 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga tumbuh 6,6%. Kinerja ekspor sejak kuartal satu sudah mulai masuk dalam zona positif 7% dan kuartal kedua makin meningkat di 31,8%. Demikian juga dengan impor yang tumbuh 5,5% pada kuartal satu dan momentumnya makin terakselerasi dan menguat di kuartal kedua di 31,2%.

“Ini semuanya menggambarkan bahwa sekarang seluruh sektor sebetulnya sudah mulai menggeliat dan berfungsi dan sebagian adalah karena policy-policy dari pemerintah yang terus mencoba untuk melakukan intervensi, baik sisi demand dan supply-nya. Seluruh mesin pertumbuhan sudah mulai berkontribusi dan mulai aktif untuk mendukung pertumbuhan,” ujar Menkeu.

Momentum pemulihan ekonomi ini juga didukung kebijakan pemerintah, seperti PPnBM untuk sektor otomotif yang berhasil menunjang pertumbuhan konsumsi dan juga sektor manufaktur.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 tetap fokus mendukung sisi permintaan maupun dari sisi sektor produksi, seperti meningkatkan bantuan sosial (bansos) pada saat menghadapi tantangan varian Delta, serta pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat membantu sektor usaha, seperti UMKM.

“Dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah, kita mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan dan juga dari tingkat pengangguran. Dengan demikian, bisa juga mempengaruhi dari sisi demand-nya apabila kemiskinan dan pengangguran bisa diminimalkan atau ditahan kenaikannya,” kata Menkeu.

Kembalinya aktivitas masyarakat dapat menjaga momentum pemulihan sekaligus mengakselerasi program PEN.

“Kita berharap momentum pemulihan ekonomi akan bisa terjaga. Tentu ini hanya bisa dilaksanakan apabila seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat ikut menjaganya,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen countercyclical akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dapat berada di sekitar 4 hingga 5,7%.

“Kewaspadaan kita masih sangat tinggi, terutama karena kita lihat masih ada sektor yang akan terpengaruh karena adanya Covid secara sangat tidak proporsional sehingga mereka lebih vulnerable terhadap Covid. Ada sektor yang memiliki daya tahan yang lebih tinggi dan oleh karena itu kita berharap akan terus terjaga,” kata Menkeu dilansir laman Kemenkeu.

Pemerintah akan tetap fokus dalam upaya pengendalian Covid-19 pada masa PPKM, dengan akselerasi vaksinasi, melindungi masyarakat rentan, dan membantu pelaku usaha melalui berbagai program perlinsos, serta meningkatkan daya saing.***