Home Ekonomi Direktur Pelindo: Tansformasi Teknologi Digital Bantu Implementasi Sistem Manajemen K3

Direktur Pelindo: Tansformasi Teknologi Digital Bantu Implementasi Sistem Manajemen K3

oleh Dwipraya

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo Terminal Petikemas, Edi Priyanto. (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo Terminal Petikemas, Edi Priyanto menyebut, penggunaan teknologi mempermudah pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Edi, saat menjadi salah satu narasumber dalam Seminar K3 yang diselenggarakan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Jumat (29/10/2021) mengatakan, transformasi teknologi digital telah membantu banyak perusahaan dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Oleh karena itu, dia menekankan penggunaan teknologi sebagai sarana bantu dalam implementasi SMK3 juga harus diimbangi budaya perusahaan.

Menurutnya, budaya perusahaan mengambil peranan penting dalam implementasi SMK3 di dunia industri.

“Teknologi adalah alat bantu atau alat pendukung, akan bermanfaat jika organisasi itu sudah menerapkan SMK3 dengan baik, dengan penuh kesadaran, budaya sudah terbentuk untuk selalu berperilaku aman dalam segala aspek pekerjaan,” kata Edi.

Dengan kehadiran teknologi, kata dia, pengawasan dan pelaksanaan K3 menjadi lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan sosialisasi misalnya, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk menyebarluaskan informasi. Demikian halnya pelaksanaan pelaporan patroli dan lainnya dapat memanfaatkan aplikasi berbasis telepon genggam.

“Pengumpulan data, pelaporan dini, pelaksanaan briefing, pemeriksaan kesehatan, dan hal-hal lainnya dapat diintegrasikan dalam sebuah sistem berbasis teknologi informasi, jadi akan memudahkan organisasi dalam menyampaikan bukti-bukti saat audit SMK3,” katanya.

Pembicara lain dalam acara itu, Alvin Alfiansyah mencontohkan, beberapa aplikasi teknologi yang mampu mendukung implementasi SMK3 khususnya di industri dengan tingkat risiko tinggi, di antaranya adalah visual inspection, artificial intelligence, augmented reality dan digital twin.

Penggunaan visual inspection misalnya, pekerja menggunakan kacamata yang dilengkapi dengan kamera yang langsung terhubung ke jaringan kantor. Sehingga, pihak yang bertanggung jawab dapat memonitor langsung situasi di lapangan dan menilai risiko yang ada.

“Di industri migas pada saat melakukan inspeksi membuang sisa gas (flare), mereka akan menggunakan drone untuk pengawasan,” katanya.

Hal lain menurut Alvin adalah penggunaan teknologi artificial intelligence, digunakan untuk mendeteksi jarak pekerja dengan alat yang dioperasikan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi penggunaan alat pelindung diri yang digunakan oleh para pekerja.

“Alat dengan teknologi tersebut akan merekam mereka yang dikenali tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan, lalu dengan otomatis melaporkan kepada pengawas, ini tentu memudahkan dalam pengawasan,” katanya.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah pakar K3 tersebut membahas mengenai penggunaan teknologi sebagai bagian dari upaya pencegahan maupun monitoring K3 di lingkungan kerja.

Tanggung jawab Bersama

Terkait dengan K3,  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah senantiasa mengingatkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dan mendorong upaya konkret dalam penerapannya, terutama di masa pandemi.

“Sekali lagi saya mengingatkan kepada semua pihak untuk mengawal terlaksananya K3 pada semua tempat. K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pengusaha tapi serikat pekerja dan anggotanya juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Menaker Ida dalam acara virtual Temu Nasional P2K3, dipantau dari Jakarta, Selasa (27/7/2021) lalu.

Ida menyatakan pelaksanaan K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tapi juga harus dilakukan oleh pengusaha dan para pekerjanya.

Karena itu dia berharap semua pihak dapat melakukan upaya konkret pelaksanaan K3 di lingkungan kerja masing-masing. Hal itu dilakukan agar budaya K3 dapat terwujud nyata di Indonesia.

“K3 menjadi budaya, menjadi kebutuhan bukan sekedar memenuhi kewajiban. Kalau sudah menjadi budaya dan kebutuhan, saya kira diawasi atau tidak secara konsisten semua pihak akan melaksanakan K3 ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dia mendorong optimalisasi peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam upaya penanganan COVID-19 di tingkat perusahaan.

P2K3, yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, diharapkan dapat berperan dalam penerapan protokol kesehatan di tempat kerja masing-masing dan mendorong semua pekerja menerapkannya baik di dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah.***

Tinggalkan Komentar