Home Ekonomi XL Axiata Dukung Penguatan Digitalisasi Perikanan Tangkap

XL Axiata Dukung Penguatan Digitalisasi Perikanan Tangkap

oleh Akbar Surya

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat melihat aplikasi Laut Nusantara. (Foto:Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: XL Axiata terus mengembangkan aplikasi Laut Nusantara untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat digitalisasi sektor perikanan tangkap. Saat ini sekitar 55 ribu pengguna aktif aplikasi Laut Nusantara, mayoritas merupakan masyarakat nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata, Marwan O Baasir, bersama Balai Riset dan Observasi Laut (BROL), dan instansi lainnya seperti BAKAMLA dan sejumlah pemerintah daerah, pihaknya masih terus melaksanakan sosialisasi kepada lebih dari 5.000 nelayan di 29 kota/kabupaten di berbagai provinsi tentang penggunaan aplikasi ini. “Tujuannya agar nelayan Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penggunaan teknologi digital.” ujarnya, Kamis (28/10/2021).

Aplikasi ini diklaim bisa membantu peningkatan dan pemerataan literasi digital di kalangan nelayan kecil yang pada akhirnya akan bisa membantu memacu produktivitas mereka. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, sempat meninjau cara kerja aplikasi Laut Nusantara ini di Desa Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

Manteri Wahyu Trenggono menyebut, program aplikasi Laut Nusantara ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka panjang. “Antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi aplikasi Laut Nusantara ini, yang terbukti memudahkan nelayan kecil menangkap ikan di laut. Pihaknya berharap aplikasi ini bisa terus dikembangkan sehingga nilai manfaatnya maksimal lagi.

Saat ini, kementerian yang dipimpinnya tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Roadmap ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.***

Tinggalkan Komentar