Wakil Rakyat Jatim Minta Proses Distribusi Vaksin PMK Dipercepat

Ilustrasi

FAKTUAL-INDONESIA: Komisi B DPRD Jatim berharap segera dilakukan proses distribusi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan mulai dikhawatirkan para peternak sapi.

Wakil rakyat menilai upaya preventif dan kuratif yang dilakukan Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemkot selama ini masih belum maksimal, sehingga wabah PMK ini belakangan semakin meluas.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, penanganan wabah PMK membutuhkan vaksin. “Kami optimis dengan datangnya vaksin PMK, penanggulangan wabah yang menyerang hewan ternak di Jatim akan segera teratasi dengan baik,” ujarnya seperti dikutip dari Kominfo Jatim, Selasa (14/6/2022).

Berdasarkan data terupdate, kata Aliyadi kasus PMK di Jatim telah mencapai 58.684 ekor sapi per 12 Juni 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51.242 ekor (87,31%) masih dalam kondisi sakit. Lalu sebanyak 226 (0,38%) ekor meninggal, 187 (0,31%) ekor dipotong paksa dan 7.029 (11,97%) ekor dinyatakan sembuh.

“Sebaran kasus PMK di Jatim yang tertinggi untuk saat ini adalah Probolinggo, Lumajang, Malang, Jombang, Gresik, Mojokerto dan Tuban,” ujarnya.

Sedangkan untuk pemetaan status wilayah di Jatim dibagi empat. Pertama, wilayah wabah (merah) meliputi 4 daerah yaitu Lamongan, Gresik, Mojokerto dan Sidoarjo. Kedua, wilayah tertular (oranye) meliputi 28 kabupaten/kota.Ketiga, wilayah terduga (kuning) meliputi 3 daerah yaitu Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kab Ngawi.

“Keempat, wilayah bebas (coklat) meliputi 3 daerah yaitu Pamekasan, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.“Dengan adanya percepatan vaksin PMK, tentu kami berharap wilayah bebas PMK akan semakin banyak,” kata dia lagi.

Dia juga mengajak peran serta masyarakat dalam penanganan PMK. Sebab jika hanya mengandalkan pemerintah tentu membutuhkan waktu lama. Mengingat, keterbatasan anggaran dan personil yang dimiliki pemprov Jatim.

“Saya juga sepakat vaksin PMK diprioritaskan untuk sapi perah dan sapi kurban. Mengingat, sebentar lagi memasuki idul kurban dan peternak yang paling terdampak adalah peternak sapi perah,” pintanya.

Tidak menutup kemungkinan jika regulasi memungkinkan, Pemprov Jatim bisa mengimpor langsung vaksin PMK jika memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan vaksin dalam penanggulangan wabah PMK di Jatim. “Kalau memang dimungkinkan regulasinya dan anggaran mencukupi, DPRD Jatim akan mensupport Pemprov Jatim import vaksin PMK agar wabah PMK bisa tertangani secepatnya,” tegasnya.***