Home Ekonomi Kelangkaan Obat di Apotik Daerah, KPPU Usulkan HET Dengan Insentif

Kelangkaan Obat di Apotik Daerah, KPPU Usulkan HET Dengan Insentif

oleh Akbar Surya

KPPU saat memberi paparan secara daring. (Foto: Istimewa)

FAKTUALid – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut ada beragam faktor yang menjadi pemicu kelangkaan produk obat di beberapa toko dan apotek di daerah. Selain disebabkan oleh kecilnya margin yang tidak mencerminkan biaya serta resiko operasional yang dihadapi, mereka juga menemukan tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang lebih mengutamakan pasokan ke rumah sakit dan klinik.

Menurut Komisioner KPPU, Ukay Karyadi, melihat masih banyak obat yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Pemerintah. “KPPU juga memastikan telah terjadi kelangkaan pasokan obat dan tabung oksigen di hampir semua wilayah terutama di Sumatera Bagian Selatan, Jawa dan Bali,” ujarnya, Jum’at (30/7/2021).

Hasil pantauan KPPU juga menyebutkan tentang kelangkaan pasokan obat dan tabung oksigen juga terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi hingga wilayah Indonesia Timur. Itu terjadi karena hambatan pasokan dari sentra farmasi dan industri oksigen di Jawa dan sekitarnya.

Pemantauan KPPU itu dilakukan sejak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) awal Juli lalu. Pemantauan itu merupakan salah satu bentuk dukungan KPPU bagi Pemerintah yang telah menetapkan kebijakan pembatasan harga obat penanganan Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.O 1.07lMENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Covid-19 agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ukay Karyadi, beberapa daerah di Kalimantan dan Jawa Tengah, pengaturan HET banyak dikeluhkan oleh beberapa apotek dan toko farmasi. Keluhan ini didasarkan pada penetapan HET yang berimplikasi kepada pembatasan margin yang relatif kecil, sehingga memberatkan bagi apotek atau toko farmasi di daerah.

Berbagai kondisi ini kemungkinan menjadi penyebab masih langkanya produk obat dimaksud di beberapa toko dan apotek di daerah.
Selain itu, jelas Ukay Karyadi, beberapa obat diproduksi dengan porsi bahan baku impor lebih dari 90%, sedangkan saat ini terjadi beberapa larangan ekspor bahan baku dan obat jadi pada negara penyedia bahan baku tersebut.

Larangan ekspor, kata dia, dapat disebabkan oleh kenaikan kebutuhan di negara pengimpor tersebut, sehingga menghambat produksi dalam negeri. Pemicu lain adalah adanya kewajiban dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melaporkan distribusi harian, sehingga menjadi salah satu alasan bagi para apotek untuk tidak mengadakan obat-obat tersebut.

Untuk itu menyikapi kondisi tersebut, KPPU memandang ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah diantaranya
melakukan reformulasi HET dengan penyesuaian margin yang wajar bagi pelaku farmasi ritel. Mereka juga mengusulkan pemberlakuan HET dengan menyediakan insentif, seperti subsidi untuk menutup sebagian biaya distribusi.

KPPU juga mengusulkan tetap dengan besaran HET sekarang, tetapi dengan menggunakan jaringan apotek BUMN dan/atau faskes pemerintah pusat dan daerah sebagai jalur utama distribusi dan penjualan obat obatan yang dimaksud. “Asumsinya, jaringan apotek dan faskes pemerintah dapat memenuhi sebagian besar permintaan terhadap produk obat esensial Covid-19 tersebut,” ujanya.

terkait masalah persaingan, KPPU akan memfokuskan penelitiannya kepada jenis obat yang ketersediaannya cukup besar dari kebutuhan, namun sulit ditemukan di pasar. ‚ÄúPenelitian juga akan difokuskan kepada daerah yang memiliki persentase ketersediaan obat yang tinggi, tetapi masih ditemukan harga yang di atas HET dan pasokan yang sedikit,” ujarnya.***

Tinggalkan Komentar