WEFAM 2022 > Menko Airlangga Bertemu PM Belanda, Ratu Maxima dan Menkeu Qatar Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Di sela-sela agenda WEFAM 2022 di Davos-Swiss, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menkeu Qatar (kiri) dan Ratu Maxima dari Belanda

FAKTUAL-INDONESIA: Perdagangan bilateral Indonesia dan Belanda selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Pada 2020, nilai perdagangan bilateral tercatat mencapai US$3,92 miliar, di mana ekspor Indonesia mencapai US$3,11 miliar dan impor senilai US$804,3 juta.

Di sela-sela agenda World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos-Swiss, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Rabu (25/5/2022). Pertemuan ini digelar untuk membahas hubungan kerja sama ekonomi kedua negara dan situasi global saat ini.

Menyoal perdagangan bilateral, Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia, dengan komoditas utama antara lain minyak kelapa sawit (14%), produk kimia (12%), kopra dan produk turunannya (6%), minyak nabati atau hewani dan produk turunannya (6%), minyak bumi (5%), cokelat, mentega, lemak dan minyak (3%), timah (3%), produk alas kaki (2%), serta asam dan produk turunannya (2%).

Pada rentang 2016-2021, Belanda menjadi investor terbesar ke-5 dari total 157 negara yang berinvestasi di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar US$9,68 miliar atau 5,43% dari total realisasi investasi asing. Investasi terbesar Belanda di Indonesia berada pada sektor listrik, gas, dan air (34%), sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi (19,2%), serta sektor pertambangan (16,7%).

Dalam kaitannya dengan investasi, Menko Airlangga juga menyampaikan reformasi regulasi terkait investasi di Indonesia. Selain itu juga disampaikan beberapa perhatian khusus terhadap dampak perekonomian akibat situasi geopolitik yang terjadi, dan juga beberapa isu penting bagi kedua negara seperti peningkatan akses pasar produk Indonesia dan kerja sama Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Belanda memiliki MoU on Cooperation in Sustainable Production of Palm Oil (2019) dan Technical Arrangement (2020). Implementation Plan NI-SCOPS juga telah disepakati pada 24 April 2020. Menko Airlangga juga mendorong peluang kerja sama di bidang semikonduktor, serta pengembangan investasi perusahaan Belanda di Indonesia, seperti Unilever pada sektor oleochemical di KEK Sei Mangkei, Philips pada sektor kesehatan, dan Frisian Flag untuk pembangunan pabrik Susu di Cikarang. Di tingkat global, Menko Airlangga menyampaikan harapan untuk kehadiran PM Belanda di KTT G20 di Bali, pada 15-16 November 2022 mendatang.

Dalam diskusi, PM Rutte menyampaikan harapannya agar proses investasi untuk ekspansi usaha perusahaan-perusahaan Belanda akan semakin mudah dengan adanya reformasi struktural yang dapat meringkas waktu proses perizinan di Indonesia.

Belanda juga membuka diri apabila Indonesia memberikan kesempatan berinvestasi di dunia pendidikan, baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi, termasuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa Indonesia yang ingin belajar ke Belanda melalui beasiswa Nuffic-Neso. Di samping itu, Belanda juga menyediakan sistem pembelajaran daring menggunakan teknologi terkini.

Ratu Maxima

Upaya memperluas tingkat keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran UMKM, menjadi fokus utama Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Apabila sistem keuangan sudah semakin inklusif, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, sebab akan lebih mudah memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), termasuk untuk penyaluran bantuan sosial berbentuk uang tunai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendiskusikan perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dalam pertemuannya dengan Her Majesty Queen Maxima dari Kerajaan Belanda, dalam salah satu rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa keuangan inklusif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem keuangan yang sehat, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi untuk mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). “Peraturan ini memberikan arah kebijakan inklusi keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal yang lebih luas, dan juga menetapkan target inklusi keuangan (berdasarkan penggunaan) menjadi 90% pada 2024,” ungkap Menko Airlangga.

Tujuan implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, yaitu menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan stabil, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keuangan inklusif tentunya menjadi hal penting dalam mendukung kemajuan UMKM dari sisi pengaturan keuangan maupun sistem pembayarannya. Perkembangan UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kontribusi yang mencapai kisaran 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Tetapi yang disayangkan adalah UMKM masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

“Digitalisasi tentunya harus diupayakan untuk membantu branding dan pemasaran UMKM, serta mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan UMKM dengan memanfaatkan platform pembayaran digital,” ucap Menko Airlangga.

Selain itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan diperlukan konektivitas yang lebih kuat dari sisi teknologi komunikasi, juga penguatan regulasi dan keterhubungan berbagai sistem pembayaran.

Kepada Her Majesty Queen Maxima, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia melanjutkan kemajuan inklusi keuangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. “Saya percaya ada pencapaian dan pembelajaran dari perjalanan Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan. Melalui inklusi keuangan, kami ingin juga meningkatkan keterlibatan sektor informal serta membentuk rantai pasok pertanian yang lebih kuat,” jelas Menko Airlangga.

Selanjutnya, Her Majesty Queen Maxima juga menanyakan perkembangan kondisi inflasi di Indonesia dan langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga pangan, serta dampak inflasi terhadap UMKM. Her Majesty Queen Maxima sekaligus menggarisbawahi pentingnya digitalisasi UMKM untuk mendorong produktivitas.

Pada kesempatan tersebut, Her Majesty Queen Maxima menyampaikan akan mendorong peran Belanda dalam G20 untuk membawa forum G20 semakin mendunia, serta aspirasi dalam menjalin kerja sama yang lebih kuat lagi dengan Indonesia. Lebih lanjut, Her Majesty Queen Maxima akan menugaskan tim dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk membahas teknis kerjasamanya.

Pada sesi akhir pertemuan, Her Majesty Queen Maxima juga memberikan pandangan untuk penggunaan biometrik dalam pengenalan identitas yang akan memperkuat upaya digitalisasi serta berharap agar hasil konkret digitalisasi UMKM di Indonesia dapat dibawa pada level Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang.

Cerita Sukses Indonesia

Pemerintah terus mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai negara, salah satunya dengan Qatar. Hal ini menjadi upaya peningkatan hubungan ekonomi antar kedua negara, khususnya pada aspek perdagangan dan investasi.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada gelaran World Economic Forum (WEF) 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari Faisal Al-Ibrahim di Alpen Gold Hotel, Davos-Swiss, Selasa (24/5/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga membagikan cerita sukses Indonesia dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, baik pada aspek pemulihan kesehatan masyarakat maupun penanganan krisis ekonomi berikut upaya pemulihannya. Salah satu capaian Indonesia pada saat pandemi yang diapresiasi oleh Qatar yakni upaya reformasi struktural melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian kemudahan berusaha dan memangkas perizinan melalui mekanisme perizinan Risk Based Approach (RBA), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

“Undang-undang ini diharapkan akan mendorong para pengusaha Qatar untuk meningkatkan kerja sama bisnis dengan pengusaha Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, dibahas juga performa perdagangan dan investasi antar kedua negara. Pada 2021, total perdagangan Indonesia dan Qatar mencapai US$893,0 juta, dengan nilai ekspor Indonesia ke Qatar mencapai US$217,2 juta dan impor Indonesia dari Qatar mencapai US$675,8 juta. Defisit perdagangan Indonesia dengan Qatar dikontribusikan terbesar dari sektor migas.

Sedangkan pada sektor investasi, Qatar menempati peringkat ke-47 dari total 157 negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam periode 2016-2021, tercatat realisasi investasi Qatar di Indonesia sebesar US$23,3 juta atau 0,01% dari total realisasi investasi asing. Investasi terbesar Qatar di Indonesia ada pada sektor pertambangan, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam, serta sektor industri kimia dan farmasi.

“Untuk meningkatkan profil investasi kedua negara, perlu didorong kerja sama institusional antara Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority dengan Qatar Investment Authority,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga dan Menkeu Ali juga membahas kondisi keuangan dan inflasi negara berkembang termasuk mengenai harga minyak dunia saat ini, serta masalah pembiayaan energi untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Menkeu Ali juga mengharapkan afirmasi bagi solusi permasalahan investasi Qatar melalui reformasi struktural yang dilakukan oleh Indonesia.

Selain itu, Menkeu Ali juga menyampaikan keinginannya untuk membuka kerja sama kedua negara dalam bidang manufaktur dan militer. Selanjutnya, kedua Menteri membahas mengenai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan diadakan pada akhir tahun 2022 mendatang.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Perindustrian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian. ***