Menko Airlangga Pidato Paling Pertama di PTM OECD Paris, Indonesia Tinggal Menunggu Waktu

Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat kesempatan pertama menyampaikan pidato dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris, Prancis, 2 – 3 Mei 2024

FAKTUAL INDONESIA: Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dipimpin  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat kesempatan pertama menyamaikan pidato.

Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD mengemukakan, menjadi sebuah kebanggaan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama menyampaikan pandangannya di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi multilateral itu.

Selama berlangsungnya Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris, Preancis, 2 – 3 Mei 2024,  dukungan terus mengalir dari beberapa negara terhadap Indonesia untuk bergabung di OECD yang diungkapkan secara langsung dalam pertemuan bilateral dengan Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga,  negara anggota OECD mengakui leadership yang ditunjukkan Indonesia di ASEAN dan selama gelaran G20 kemarin.

Menko Airlangga menambahkan, negara anggota OECD juga melihat Indonesia menjadi salah satu negara yang maju dalam sektor digital.

Hal itu mencerminkan Indonesia tinggal menunggu waktu saja untuk bergabung menjadi anggota OECD yang beranggotakan lebih dari 30 negara itu.

Hal ini tercermin dari penghargaan terhadap delegasi Indonesia yang dipimpin  Menteri

Sebagai pembicara mewakili Indonesia, Menko Airlangga menyampaikan tiga isu penting dalam pidatonya di depan seluruh menteri negara anggota OECD.

Pertama terkait sustainable agenda atau pembangunan berkelanjutan.

“Kita bicara terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan juga terkait dengan program-program Indonesia yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan capaian indonesia kedepan untuk membangun ekonomi yang ramah terhadap lingkungan,” tutur Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (4/5/2024).

Isu kedua yang dikemukakan Indonesia di hadapan para anggota OECD yakni, pandangan Indonesia terkait dengan Artificial Inteligence (AI) atau kecerdasan buatan. Airlangga mengaku Indonesia diminta pandangannya terkait AI oleh OECD. Dalam pandangannya, Indonesia menegaskan perlunya AI yang bertanggungjawab dan mendukung Hiroshima Initiatif yang dilakukan Pemerintah Jepang.

“Kita melihat OECD akan segera membuat regulasi terkait AI, dan juga mitigasi terhadap dampaknya, baik terhadap publik, pemerintah, maupun stakeholders,” ujar Airlangga.

Dia menambahkan, isu ketiga yang disampaikan Indonesia di depan negara-negara anggota OECD yakni terkait freeflow data dengan trust. Terkait isu ini, OECD meminta Indonesia menyampaikan tanggapan pertama soal apa yang sudah dilakukan Indonesia dan ASEAN.

Airlangga mengatakan, dalam pidatonya, pimpinan sidang OECD yang juga Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono menyebut OECD harus belajar dari Indonesia dan Jepang terkait dengan isu ini.

“ASEAN sudah maju selangkah lebih depan, dengan digital framework agreement yang sudah di-launch oleh Indonesia. Dan di dalam itu termasuk interoperability daripada data, kemudian, cross borders data dengan trustworthy, dan yang ketiga bahkan kita sudah move beyond dengan data tersebut. Sudah melakukan local currency seatlement dengan payment sistem di lima negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN,” tegas Menko Airlangga yang Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam bagian lain Menko Airlangga menyatakan, negara anggota OECD mengakui leadership yang ditunjukkan Indonesia di ASEAN dan selama gelaran G20.

“Walaupun Indonesia berproses untuk menjadi anggota (OECD), namun mereka sudah melihat leadership Indonesia selama di G20 yang lalu, dan juga sebagai pemimpin ASEAN,” tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, negara anggota OECD juga melihat Indonesia menjadi salah satu negara yang maju dalam sektor digital.

Di pertemuan tingkat menteri anggota OECD, Indonesia diminta menyampaikan pandangannya terutama terkait isu digitalisasi.

“Indonesia sebagai penerobos sektor digital, yang menjadi hal yang sangat tren di OECD, sehingga Indonesia diminta menyampaikan pengalamannya di berbagai isu tersebut,” ujar Airlangga mengungkap alasan Indonesia diberi kesempatan pertama untuk berpidato di Pertemuan Tingkat Menteri Anggota OECD.

Airlangga menegaskan, selain mendapat kesempatan langka di Forum OECD, Indonesia juga banyak diminati negara-negara sahabat untuk diajak pertemuan secara bilateral.

Bahkan, kata Airlangga, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa memuji keanggotaan Indonesia di OECD sebagai yang pertama dari negara Southeast Asia.

“Ini pertama kali, karena ini merupakan sebuah organisasi multilateral yang lebih inklusif, dengan kehadiran Indonesai dan ASEAN,” tegas Menko Airlangga.

Menurutnya, proses keanggotaan Indonesia yang sangat cepat juga membuat negara OECD berharap bisa mengundang lebih banyak negara ASEAN untuk bergabung.

“Yang sudah menyatakan minat adalah Thailand, dan Vietnam juga hadir di sini, bahkan SIngapura. Mereka (OECD) ingin menarik sebagian besar negara-negara di ASEAN ke dalam OECD,” ujar Airlangga.

Sebagai penutup dari rangkaian PTM OECD, Menko Airlangga pun menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Jepang yang didukung Meksiko dan Belanda. Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann yang telah memfasilitasi proses keanggotaan Indonesia. Selanjutnya, selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Menko Airlangga akan memimpin langkah koordinasi nasional untuk mempercepat keanggotaan Indonesia di OECD.

Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD. OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha. ***