KTT ke-27 ASEAN Plus Three, Menko Airlangga: APT Harus Dapat Mempromosikan Pentingnya Kolaborasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bertemu dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam Pertemuan KTT ke-27 ASEAN Plus Three (APT) di National Convention Center (NCC), Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

FAKTUAL INDONESIA: ASEAN Plus Three (APT) harus menjadi salah satu mekanisme dengan mengedepankan Nilai-Nilai Asia (Asia Value). Pertemuan KTT Trilateral Tiongkok-Jepang-Korea yang dilaksanakan pada Mei 2024 lalu menjadi titik balik kerja sama APT ke depan yang lebih efektif.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang memimpin Delegasi RI untuk bertemu dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam Pertemuan KTT ke-27 ASEAN Plus Three (APT) dalam Rangkaian KTT ke-44 dan 45 ASEAN di National Convention Center (NCC), Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

Selain Menko Airlangga, turut mendampingi Wapres RI beberapa pejabat lainnya yaitu Menko Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Luar Negeri, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Juga : Ini Permintaan Menko Airlangga ketika Bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di Vientiane Laos

Menko Airlangga menegaskan, APT harus dapat mempromosikan pentingnya kolaborasi. Beberapa tantangan global memerlukan solusi inovatif, seperti perubahan iklim, perubahan lanskap ekonomi akibat geopolitik, populasi yang menua dan juga proteksionime.

Menurut Airlangga, persaingan antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdampak pada munculnya aturan-aturan perdagangan global yang semakin ketat dan sering kali saling mengunci.

Karena itu Airlangga mengharapkan APT dapat menjadi cerminan kerja sama kawasan yang saling berkolaborasi dan menguntungkan sekalipun dinamika persaingan di dunia saat ini semakin ketat.

Dalam bagian lain Airlangga mengharapkan APT harus bisa mewujudkan kerja sama yang nyata dalam bidang transisi energi bersih, transformasi ekonomi digital dan konektivitas industri otomotif, terutama kendaraan berbasis listrik dan bahan bakar ramah lingkungan.

“Pada prinsipnya, APT memiliki pandangan politik yang selaras, yakni saling menjaga stabilitas keamaan dan politik sebagai fundamental kerja sama antarkawasan. Apalagi APT dibentuk saat itu untuk mengatasi krisis Asia secara bersama-sama,” tegasnya.

Apa yang dikemukakan Airlangga itu sejalan dengan pernyataan Wapres Ma’ruf Amin yang pada awal pidatonya menandaskan pentingnya APT untuk membangun tata kelola kawasan menjadi semakin berdaya tahan guna menghadapi berbagai dinamika situasi dunia, termasuk mengadopsi kemajuan teknologi. APT yang telah dibentuk sejak 27 tahun lalu harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas keuangan, manajemen bencana, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Hadapi Kebijakan Keberlanjutan yang Diskriminatif, Menko Airlangga Ajak ASEAN Kompak dan Proaktif

“Kita perlu pastikan APT terus menjadi jangkar yang kuat untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran masyarakat,” tegas Wapres Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan penyampaian sikap Indonesia, Wapres Ma’ruf Amin mengusulkan dua prioritas utama yang perlu dilaksanakan APT. Pertama, APT diharapkan menjadi jangkar stabilitas dan perdamaian karena akan menjadi fondasi utama agar potensi ekonomi kawasan dapat dioptimalkan.

“APT harus memperkuat mekanisme tanggap darurat seperti Chiang Mai Initiative dan jalur hotline antara otoritas maritim dalam merespon krisis secara cepat,” tegas Wapres Ma’ruf Amin.

Kedua, menjadi jangkar kemakmuran yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui optimalisasi Persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini diyakini akan memperkuat integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam.

“Saya juga menyambut baik Pernyataan Bersama APT tentang Konektivitas Rantai Pasok Regional.  Ke depan, APT perlu prioritaskan inovasi ekonomi digital, termasuk digitalisasi UMKM, dan penerapan pembayaran digital lintas negara,” terang  Wapres Ma’ruf Amin.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2024, The 27th ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting berhasil menyepakati mekanisme Rapid Financing Facility (RFF) dalam kerangka Chiang Mai Iniative (Multilateralisation). RFF adalah skema pembiayaan yang dapat diakses oleh negara-negara anggota untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam menghadapi goncangan eksternal seperti pandemi atau bencana alam. Fasilitas ini dapat menggunakan Freely Usable Currencies (FUC) yaitu Dollar AS, Yen Jepang, atau Yuan Tiongkok. RFF difinalisasi tahun ini dengan target peluncuran di tahun 2025.

Isu lain yang diangkat para Kepala Negara ASEAN adalah pentingnya  peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk teknologi penting dan baru, termasuk kecerdasan buatan dan robotik.  Pada akhir KTT, diadopsi “APT Leaders’ Statement on Strengthening the Connectivity of Regional Supply Chain” yang merupakan dukungan dari APT untuk membangun konektivitas rantai pasok regional, termasuk di dalamnya dukungan APT untuk implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC).

Baca Juga : Pada Pertemuan Dewan MEA Menko Airlangga Soroti Perundingan Ekonomi Digital ASEAN Memerlukan Kerja Keras

ASEAN Plus Three (APT) merupakan kerja sama antar kawasan antara ASEAN dengan 3 negara Asia Timur, yakni RRT, Jepang, dan Korea Selatan. APT menjadi wadah untuk membangun simpul potensi antara negara berkembang cepat (emerging countries) di ASEAN dengan negara industri di Asia Timur. Hampir 3 dekade kerja sama ini terbentuk dan saatnya mengembangkan jejaring strategis antara ASEAN dengan Asia Timur. APT lahir karena inisiatif untuk mengatasi krisis Asia 1997,  lalu berevolusi menjadi kendaraan kerja sama yang lebih luas dalam dimensi ekonomi, polititk dan keamanan serta sosial budaya. Dengan disahkannya status Korea Selatan dalam KTT ke-25 ASEAN-Korea Selatan, maka kerja sama dengan ketiga negara Asia Timur ini telah berstatus sebagai Comprehensive Strategic Partnership (CSP) atau status tertinggi dalam hubungan eksternal ASEAN. ***