Ketua Umum HKI, Investor Sudah Mengirimkan Surat kepada Presiden Prabowo Terkait Premanisme Ormas

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, usai acara dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

FAKTUAL INDONESIA: Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Sanny Iskandar mengemukakan, beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” kata Sanny Iskandar usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sanny mengatakan, untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

Dalam pantauan media online seperti dilansir laman berita antaranews.com, lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

“Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata dia pula.

Baca Juga : Prabowo Bilang Akan Pecat Menteri yang Tak Mau Bekerja untuk Rakyat, Ini Kata Ara

Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.

“Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” ujarnya.

Menurut Sanny,  HKI Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas itu.

“Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red),” tuturnya.

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

“Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula. ***