Ketua MPP PKS Mulyanto Tegaskan Pasar Menunggu Komitmen Pemerintah untuk Disiplin Fiskal

Ketua MPP PKS Mulyanto mendorong Pemerintah mengirimkan sinyal politik yang kuat, jelas, dan kredibel kepada pasar

FAKTUAL INDONESIA:  Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.300 per dolar AS (data 2 Mei 2026) serta anjloknya IHSG beberapa hari belakangan harus disikapi Pemerintah dengan bijak.  

Ketua MPP PKS itu mendorong Pemerintah mengirimkan sinyal politik yang kuat, jelas, dan kredibel kepada pasar, bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan disiplin fiskal, menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB, serta memastikan independensi otoritas moneter.

Mulyanto mengatakan sinyal politik yang terukur dan berbasis data tersebut akan menjadi fondasi awal bagi upaya pemulihan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.

“Pasar kan harus dapat membaca komitmen kuat dan jelas dari Pemerintah. Baru mereka tidak ragu untuk bersikap,” tambah Mulyanto.

Selain itu, menurut Mulyanto pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret berupa koreksi kebijakan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program-program belanja negara.

Program sosial dan proyek yang tidak efektif dan tidak efisien perlu ditata ulang, bahkan bila perlu ditunda. Kebijakan ini penting disertai dengan angka penghematan yang jelas, agar pasar melihat adanya keseriusan dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

Pasalnya pelemahan nilai rupiah, koreksi tajam di pasar saham, penurunan peringkat investasi di pasar global, meningkatnya beban pembayaran utang, serta defisit APBN yang mendekati batas 3% PDB merupakan indikasi kuat bahwa pasar tengah mengoreksi persepsi terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Ini menunjukkan tekanan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebagai fluktuasi biasa, dan juga bukan semata-mata persoalan eksternal geopolitik, melainkan juga refleksi dari kekhawatiran terhadap disiplin fiskal domestik dan kualitas tata kelola ekonomi nasional.

Langkah-langkah di atas sangat penting di samping mendesaknya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di segala sektor. Termasuk, dalam tata kelola sektor keuangan.

Otoritas keuangan terkait perlu memastikan transparansi, menertibkan praktik-praktik yang merusak integritas pasar, serta meningkatkan perlindungan investor.

Langkah-langkah di atas sangat strategis untuk mengembalikan kepercayaan lembaga pemeringkat global dan indeks saham internasional terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia.

Pada akhirnya, stabilitas ekonomi nasional sangat ditentukan oleh keberanian Pemerintah untuk mengambil sikap yang tepat demi kepentingan nasional jangka panjang.

Dengan langkah politik yang tegas, terukur, dan berpihak pada prinsip kehati-hatian, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk keluar dari tekanan ekonomi ini dan kembali pada jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. ***