Kepala Bapenas Tegaskan Korupsi Melibatkan Pengusaha, Birokrasi, Legislatif, Penegak Hukum jadi Sumber Utama Kebocoran APBN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy ungkap kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

FAKTUAL INDONESIA: Gawat. Korupsi   yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum menjadi sumber utama kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sudah begitu menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

Rachmat Pambudy menyatakan, kebocoran APBN di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya.

Baca Juga : Hari Antikorupsi Sedunia, Mahkamah Agung Jelaskan Upaya Wujudkan Komitmen Deteksi dan Tutup Peluang Korupsi

“Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara. Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” kata Rachmat dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Seperti dilansir laman berita antaranews.com, Rachmat Pambudy menyatakan, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

“Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” ujarnya

Kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

Baca Juga : Raih Komitmen Invstasi 18,5 Miliar Dolar AS, Presiden Prabowo Sampaikan Komitmen Kuat Bersih dari Praktik Korupsi

Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.

Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024.

“Kebocoran masih ditambah lagi kebocoran-kebocoran lain karena belanja-belanja yang tidak pas. Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba. Jadi, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi,” ungkapnya. ***