KEM PPKF 2027: Menkeu Purbaya Harap Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi dan Kesejahteraan Dicapai Lebih Cepat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terkait Penyampaian KEM PPKF 2027 dan Pembentukan Panja, Selasa (9/6/2026). (Kemenkeu)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Presiden. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terkait Penyampaian KEM PPKF 2027 dan Pembentukan Panja, Selasa (9/6/2026), Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah memastikan arah KEM PPKF 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju pertumbuhan 8 persen dalam jangka menengah.

“Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan berputar cepat dan sektor riil bergerak kuat sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat,” ujar Menkeu Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjadi katalis yang mendorong peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi. Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah juga akan melanjutkan langkah debottlenecking dan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

“Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen,” kata Purbaya seperti dilansir laman Kemenkeu.

Dalam mendukung agenda pembangunan, kebijakan fiskal 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Prioritas Nasional (PPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung kinerja APBN, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan inovatif. Pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tax ratio berkisar 10,02 persen hingga 10,5 persen dari PDB. Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen terhadap PDB

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid, yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif, menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. ***