Connect with us

Ekonomi

Disebut Menterinya Pengusaha, Menaker Membantah dalam Acara Buka Puasa Bersama Apindo

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Menaker Ida Fauziyah dalam acara buka puasa bersama Apindo di Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Ant)

Menaker Ida Fauziyah dalam acara buka puasa bersama Apindo di Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Ant)

FAKTUAL-INDONESIA: Disebut para pekerja sebagai menterinya pengusaha karena kebijakan yang dikeluarkan dianggap terlalu berpihak kepada pengusaha, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah langsung menyatakan bantahan.

Menaker Ida Fauziyah menyatakan banyak pula kebijakan yang dikeluarkannya justru dikritik keras dunia usaha.

Bantahan Menaker Ida Fauziyah dikemukakan dalam acara buka puasa bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Selasa

“Teman-teman pekerja mengatakan ‘menterinya pengusaha’, saya kira tidak demikian karena tidak sedikit kebijakan itu yang di-review oleh teman-teman pengusaha,” katanya.

Dalam pantauan media, antaranews.com melaporkan, Menaker mengungkapkan salah satu kebijakan yang dikritisi dunia usaha yaitu terkait upah minimum.

Advertisement

“Ketika kami mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang upah minimum, Pak Hariyadi (Ketua Umum Apindo) juga men-challenge (menantang) saya di PTUN,” katanya.

Di sisi lain, ada pula kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang ditentang serikat buruh, yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut rencananya juga akan digugat serikat pekerja di PTUN.

Lebih lanjut, Menaker memastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Kemenaker telah diukur aspek sosiologis dan yuridisnya. Hal itu dibuktikan dengan belum adanya gugatan yang dimenangkan atas kebijakan pemerintah.

“Sampai sejauh ini, seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh pemerintah belum pernah ada yang dikalahkan. Artinya sebenarnya kebijakan kebijakan itu telah diukur aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya dengan matang oleh pemerintah,” katanya.

Advertisement

“Artinya kalau satu sisi kebijakan itu suatu ketika di-review oleh teman-teman pengusaha, tidak semua kebijakan itu di-review oleh teman-teman pekerja. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah memang berada di tengah,” tambah Menaker. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement