Connect with us

Ekonomi

Bagaimana dengan Anda? Sudah 60 Juta Sepadan, Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP Dilaksanakan Juli 2024

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo,  sampai per 20 Februari 2024, sebanyak 60.798.725 NIK telah dipadankan dengan NPWP

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, sampai per 20 Februari 2024, sebanyak 60.798.725 NIK telah dipadankan dengan NPWP

FAKTUAL INDONESIA: Bagaimana dengan Anda? Sudahkah NIK Anda sepadan dengan NPWP? Singkatnya apakah NIK Anda sudah tercatat sevagai NPWP?

Semoga sudah terpadadankan sehingga nantinya Anda tidak mengalami hambatan akses dalam proses layanan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan wajib pajak (WP) orang pribadi yang belum melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpotensi terkendala akses layanan perpajakan.

Adapun implementasi penuh NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan pada 1 Juli 2024. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sampai per 20 Februari 2024, sebanyak 60.798.725 NIK telah dipadankan dengan NPWP.

Advertisement

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, progres tersebut setara dengan 83 persen dari jumlah total yang harus dipadankan.

“Dari total 73,13 juta Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dalam negeri, itu 60.798.725 NIK telah dipadankan atau setara dengan 83 persen dari total yang harus dipadankan,” kata Suryo saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Ia merinci, sebanyak 55,9 juta NIK telah dipadankan melalui sistem, kemudian 3,9 juta NIK dipadankan secara mandiri melalui portal DJP. Hingga saat ini, menurut Suryo, ada sekitar 12 juta NIK yang masih belum dipadankan karena beberapa faktor.

Beberapa faktor di antaranya seperti WP yang telah meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, atau NPWP yang sudah tidak aktif.

Oleh karena itu, Suryo mengimbau kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP agar data Wajib Pajak tercatat sebagai indikator saat implementasi core tax system nanti.

Advertisement

“Kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk melakukan pemadanan dari sisa 12,3 juta yang saat ini belum dipadankan betul,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menyebutkan, kendala yang akan didapat wajib pajak jika NIK belum sepadan dengan NPWP yakni pada saat implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) alias core tax.

“Kendala yang akan dihadapi termasuk pada layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP,” ucap Dwi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, batas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023.

Adapun pemadanan NIK menjadi NPWP tidak hanya dilakukan oleh Kemenkeu melalui sistem yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta perusahaan pemberi kerja, tetapi dapat dilakukan pula secara mandiri oleh wajib pajak.

Advertisement

Pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dapat dilakukan wajib pajak secara daring melalui laman pajak.go.id, serta terdapat pula layanan virtual untuk memberikan asistensi jika terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemadanan data dan informasi.

Jika NIK Anda belum sepadan dengan NPWP maka segera urus. Tinggal klik lamannya. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement